DPRD Metro Dukung Aksi Penolakan Omnibus Law

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - DPRD Kota Metro menyatakan dukungan atas gerakan HMI dan PMII terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

"Jadi kami sudah sepakat. Kita sudah menandatangani sebagai bukti bahwa kami menyetujui gerakan teman-teman mahasiswa," ujarnya selepas berdialog dengan HMI dan PMII Metro di gedung DPRD setempat, Senin (12/10/2020).

Meski demikian, Tondi mengingatkan bahwa pembuat undang-undang adalah DPR RI dan pemerintah pusat.

Artinya, DPRD Metro tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyetujui.

"Kami hanya bisa menyelesaikan aspirasi teman-teman semua ke DPR RI dan pemerintah pusat. Dan itu sudah kita sepakati dan akan kita kirimkan," tuntasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS HMI Metro Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Baca juga: Sempat Panas, Aparat dan Mahasiswa Saling Dorong dalam Aksi Tolak Omnibus Law di Metro

Baca juga: Diduga Terlibat Kekerasan dalam Aksi Omnibus Law, Sejumlah Polisi di Lampung Diperiksa Propam

Berlangsung Panas 

Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020).

Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan mahasiswa.

Kapolres Kota Metro Ajun Komisaris Besar Retno Prihawati meminta semua pihak saling menjaga kondusivitas.

"Ini kan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya minta kita di posisi saling menghargai. Kita sama-sama dalam tugas," ujar Prihawati saat berdialog dengan mahasiswa peserta aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).

Ia meminta, terkait adanya insiden dengan petugas kepolisian, semua pihak saling memaafkan.

"Tidak ada dendam, baik dari mahasiswa dan kepolisian. Ini hanya dinamika dalam tugas," bebernya.

Saat aksi unjuk rasa HMI di depan Gedung DPRD Kota Metro sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat saat mahasiswa meminta masuk untuk berdialog dengan Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N.