Aksi Omnibus Law di Lampung

Sempat Panas, Aparat dan Mahasiswa Saling Dorong dalam Aksi Tolak Omnibus Law di Metro

Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020).

Penulis: Indra Simanjuntak | Editor: Daniel Tri Hardanto
zoom-inlihat foto Sempat Panas, Aparat dan Mahasiswa Saling Dorong dalam Aksi Tolak Omnibus Law di Metro
Tribunlampung.co.id/Indra
Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020). Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan mahasiswa.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Metro berlangsung sedikit panas, Senin (12/10/2020).

Sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dengan mahasiswa.

Kapolres Kota Metro Ajun Komisaris Besar Retno Prihawati meminta semua pihak saling menjaga kondusivitas.

"Ini kan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya minta kita di posisi saling menghargai. Kita sama-sama dalam tugas," ujar Prihawati saat berdialog dengan mahasiswa peserta aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).

Ia meminta, terkait adanya insiden dengan petugas kepolisian, semua pihak saling memaafkan.

"Tidak ada dendam, baik dari mahasiswa dan kepolisian. Ini hanya dinamika dalam tugas," bebernya.

Baca juga: BREAKING NEWS HMI Metro Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Baca juga: Setelah HMI, Kini Giliran PMII Metro Demo Tolak Omnibus Law

Baca juga: Diduga Terlibat Kekerasan dalam Aksi Omnibus Law, Sejumlah Polisi di Lampung Diperiksa Propam

Saat aksi unjuk rasa HMI di depan Gedung DPRD Kota Metro sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat saat mahasiswa meminta masuk untuk berdialog dengan Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N.

Selain HMI, aksi juga digelar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Metro unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD setempat, Senin (12/10/2020).

Koordinator aksi PMII Metro Febri Wahyu Saputra mengatakan, pihaknya secara tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak berpihak pada masyarakat Indonesia.

"Kami meminta DPRD Metro untuk bersama menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja serta mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk mencabut UU yang telah disahkan," bebernya saat dialog bersama Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N, Senin (12/10/2020).

Selain itu, pihaknya meminta DPRD menyampaikan surat kesepakatan yang ditandatangani bersama PMII ke DPR dan presiden.

"Kami akan mengawal sepenuhnya dari tuntutan hingga realisasi," tuntasnya.

Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Metro menggelar aksi tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di gedung DPRD setempat, Senin (12/10/2020).

Ketua HMI Cabang Metro Idham mengatakan, pihaknya meminta DPRD Kota Metro bisa mendukung rakyat untuk menolak UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved