Breaking News:

Tribun Lampung Utara

20 Raperda Masuk dalam Propem Perda Lampung Utara Tahun 2021

Sebanyak 20 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, disepakati untuk dibahas.

Tribunlampung.co.id/Anung
20 Raperda yang masuk dalam Propemperda Lampung Utara disahkan untuk dibahas. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID LAMPUNG UTARA - Sebanyak 20 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, disepakati untuk dibahas dan ditingkatkan menjadi peraturan daerah, Senin 16 November 2020. 

Adapun rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propem perda sebagai berikut 
berasal dari pemerintah kabupaten Lampung Utara meliputi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah Perubahan tahun 2021.

Kemudian Raperda APBD tahun 2022; Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riperda); Pemetaan desa; Pencegahan perkawinan dibawah umur, penyetaraan gender, penyusunan dan perangkat daerah; Perubahan atas perda nomor 7 mengenai RPJMD;

Untuk usul inisiatif dari Dewan perwakilan rakyat daerah setempat meliputi diantaranya, Raperda soal Tertib administrasi kependudukan; Kawasan tanpa rokok; Ketertiban umum; tata cara penyusunan propem perda; Perumahan dan pemukiman kumuh; Fasilitas pesantren; Badan usaha milik daerah; Kemandirian pangan; Distribusi gabah; Penanggulangan kemiskinan; Keterbukaan informasi publik.

Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan guna memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan pembangunan, dengan di sampaikan propem perda tahun 2021.

Baca juga: Perda Pesantren Disahkan, Wagub Lampung Nunik Sujud Syukur

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Dana BOK Lampung Utara, Hakim Panggil Lagi 3 Saksi Sebelumnya

Propem perda harus ditetapkan melalui paripurna DPRD.

Kemudian mengusulkan untuk dilakukan pembahasan.

Propem perda dari Pemda setempat, berjumlah 11, usul inisiatif DPRD sebanyak 9 Raperda.

Selanjutnya akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Mengatasi keadaan luar biasa atau konflik serta bencana dapat diajukan kembali, meskipun tidak masuk propem perda. 

Mengingat dalam rangka regulasi Pemda, maka propemperda tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi perda. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved