Satgas Imbau Masyarakat Tak Panik Vaksin Covid-19, Reihana: MUI Nyatakan Halal

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Satgas Covid-19 Provinsi Lampung mengingatkan jika vaksin Covid-19 yang dikirimkan pemerintah pusat itu halal. 

Terbukti menurut Jubir Satgas Covid-19 Provinsi Lampung dr Reihana dalam keterangan video yang dikirimkan ke grup whatsapp Covid 19 Lampung, Senin (11/1/2021) mengatakan vaksin dinyatakan MUI halal. 

"Saya mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan vaksin Covid bahwa MUI nyatakan halal dan juga izin penggunaan EUA dari BPOM juga sudah keluar, " kata Reihana yang juga Kadiskes Lampung ini.

Jadi sekitar pukul 15-16 WIB bahwa izin penggunaan oleh BPOM telah keluar. 

Baca juga: Daftar 20 Penerima Vaksin Pertama Covid-19 di Lampung

Baca juga: Artis Raffi Ahmad dan Bunga Citra Lestari Masuk Daftar Pertama Penerima Vaksin Covid

Adapun nomor EUA dari BPOM tersebut 2057300143A1 dan vaksinasi akan dilaksanakan dimulai pada 13 Januari 2021.

Orang pertama kali yang divaksin di Indonesia ini Presiden Jokowi dan beberapa pejabat di kementerian atau lembaga. 

Jadi Presiden Jokowi yang akan divaksin dan akan disiarkan secara vicon. 

Selanjutnya pada 14 Januari dilaksanakan secara serentak di semua provinsi termasuk di Lampung.

Termasuk pejabat juga sudah ditentukan yang akan divaksin tersebut.

"Kalau tempat akan kita gunakan RSUDAM yang memang amanat dari pemerintah pusat harus dilakukan di RS terbesar di setiap provinsi," kata Reihana.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Lampung Hari Ini 12 Januari 2021, Siang hingga Malam Potensi Hujan

Baca juga: Harga Telur di Pasar Tradisional Bandar Lampung Turun Rp 1.000 per Kilogram

Dengan dilakukannya vaksinasi di RS itu untuk memotivasi kepada masyarakat bahwa pejabat juga dilakukan vaksinasi. 

Kemudian secepatnya pasca vaksinasi oleh para pejabat ini maka satgas akan segera mendistribusikan vaksin tersebut ke kebupaten kota.

Lalu bagi tenaga kesehatan baik pemerintah dan swasta yang akan dilakukan vaksin setelah para pejabat daerah. 

Tahap kedua bagi pelayanan publik TNI, Polri, guru, penjaga rel kereta api dan masyarakat yang lansia.