Breaking News:

Kasus Suap Lampung Tengah

Bukan Kompensasi Politik, Mustafa Sebut Gunadi Ibrahim Minta Setoran Rp 2,5 Miliar

Mustafa membantah uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya untuk Gunadi Ibrahim merupakan kompensasi politik tahun 2015.

Penulis: Bambang Irawan | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
Mustafa membantah uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya untuk Gunadi Ibrahim merupakan kompensasi politik tahun 2015. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mustafa membantah uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya untuk Gunadi Ibrahim merupakan kompensasi politik tahun 2015.

Hal ini dinyatakan eks Bupati Lampung Tengah ini saat menanggapi berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang perkara dugaan suap gratifikasi di PN Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (29/4/2021).

"Pada prinsipnya saya gak ada utang piutang dengan Gunadi. Tapi karena ada permintaan dan belum bisa dipenuhi, sehingga Rp 1,5 miliar," ucapnya.

Mustafa menyebutkan, Gunadi meminta setoran sebesar Rp 2,5 miliar.

"Maka perintah Zainudin gak boleh ditandatangani," sebut Mustafa.

Mustafa juga menerangkan soal perbedaan nilai uang yang diserahkan oleh Wakil Ketua DPW NasDem Lampung Johanes Bastista Geovani kepada Hanura.

Baca juga: BREAKING NEWS Sidang Suap Lampung Tengah, Petinggi Gerindra dan NasDem Tak Hadir karena Sakit

Saksikan, berita YouTube video Mustafa Sebut Gunadi Ibrahim Minta Setoran Rp 2,5 Miliar selengkapnya disini.

"Tapi menurut Geovani hanya Rp 4 miliar. Rp 3 miliar melalui Rinjani dan Mail untuk diantar ke M Fauzi Hanura, serta  Sri Widodo Rp 3 miliar. Jadi total Hanura ada Rp 10 miliar," beber Mustafa.

Terpisah, saksi Voni Renata selaku Ketua Garda Perempuan Malahayati (organisasi sayap NasDem) menyampaikan jika hitungan mahar tergantung dengan jumlah kursi yang dibutuhkan dalam pencalonan.

"Tergantung kursi. Jadi kursi dikalikan berapa juta," terangnya.

Baca juga: Bukan Kompensasi Politik, Mustafa Sebut Gunadi Ibrahim Minta Setoran Rp 2,5 Miliar untuk Ketok Palu

Menurutnya, mahar politik untuk Hanura dibayar sebanyak dua kali.

"Yang mana pertama tidak komunikasi dengan DPP, sehingga NasDem harus memberikan lagi ke Hanura," sebutnya.

Terkait mahar PKB, Voni mengaku sudah ada kesepakatan.

"Tapi perjalanan waktu, ada perubahan. (PKB) Tidak jadi memberikan rekomendasi. Saya tidak tahu persis. Tapi kalau (mahar) itu besar PKB daripada Hanura, karena jumlah kursi PKB lebih banyak," tandasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved