Anggaran Pakaian Anggota DPRD Kota Tangerang Jadi Sorotan, Ketua DPRD: Cek Provinsi Banten Juga

Ia pun berujar, akan ada beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan pada rapat tersebut.

Salah satunya yakni dibatalkannya anggaran bahan dinas fantastis tersebut.

Diinformasikan Gatot, pihak yang besok akan berpartisipasi dalam rapat itu adalah pimpinan fraksi, sekretariat, dan pimpinan komisi.

Gatot juga menjanjikan akan melakukan konferensi pers atas hasil rapat yang digelar membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, anggaran bahan pakaian anggota DPRD bukan dibahas oleh pihaknya, melainkan termasuk pembahasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekwan Kota Tangerang.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP, Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu merk ternama, Louis Vuitton bakal jadi salah satu bahan pakaian dinas anggota dewan.

“Iya benar, ada empat bahan salah satunya Louis Vuitton,” ujar Hadi dalam rekaman suara yang dikutip Kompas.com.

Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.

Menurutnya, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian dinas itu adalah tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta.

Pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang rencananya bakal dibuat dua setel.

Tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Bicara Sense of Crisis

Ketua DPRD Kota Tangerang ini menyebutkan, bahwa pihaknya tetap memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis) meski anggaran pengadaan bahan pakaian dinas mencapai Rp 675 juta.

Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya pembatalan wacana pengadaan mobil DPRD Kota Tangerang.

"Kita kalau bicara sense of crisis, kita sudah buktikan. Pengadaan mobil sudah dua kali lelang, gagal," ungkapnya.

Tak hanya membatalkan itu saja, pihaknya juga membatalkan wacana pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang bernilai Rp 40 miliar. ( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )