Berita Lampung
Kasus Dugaan Korupsi KONI Lampung, Kejati: BPKP Masih Audit Kerugian Negara
Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra Adyana mengungkapkan, kasus dugaan korupsi KONI Lampung masih menunggu hasil audit dari BPKP.
Penulis: joeviter muhammad | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan penyidikan kasus korupsi dana hibah KONI terus berlanjut.
Hal tersebut diungkapkan Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra Adyana, Minggu (7/8/2022).
Made mengatakan, perkara kasus korupsi dana hibah KONI Lampung yang ditangani Kejati masih berjalan.
Dalam perkembangannya, Made mengatakan bahwa saat ini Kejati masih menunggu hasil audit dari BPKP Lampung.
"Sejauh ini kami masih menunggu hasil kerugian negaranya," kata Made.
Baca juga: Kejurda Anggar Lampung, Peluang Ciptakan Atlet Profesional
Baca juga: 37 Desa di Lampung Endemi Malaria, Diskes: Spesifik Pinggir Pantai
Menurutnya, hasil audit kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut harus diketahui dengan pasti.
Karena itu, audit kerugian negara sedang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
Kendati demikian, Made belum dapat memastikan kapan hasil audit tersebut keluar.
Yang jelas, lanjut Made penyidik Kejati Lampung telah memberikan semua data data yang diminta oleh BPKP.
Made menambahkan, penyidikan perkara tersebut tetap berlanjut meskipun saat ini masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP.
"Seperti yang ditegaskan Bapak Kajati Lampung beberapa waktu lalu, bahwa penyidikan kasus KONI tidak mandek dan jalan terus," kata Made.
Sebelumnya, Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Sumitro membenarkan jika pihaknya diminta Kejati untuk melakukan audit.
Baca juga: BP2MI Lampung Proses Pemulangan Pekerja Migran Asal Mesuji, Depresi di Malaysia
Baca juga: Ayah Sakit, Pemotor Tabrak Mobil Aspri Hotman Paris di Bandar Lampung Buru-buru
Audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Lampung. Permintaan itu datang ketika Kejati Lampung mengirimkan surat permintaan audit pada 11 April 2022.
Selanjutnya pada 27 April, BPKP lantas menjawab surat tersebut untuk meminta ekspose. Ekspose dilakukan pada tanggal 12 Mei dengan data yang terbatas di BPKP.
"Kemudian tanggal 14 Juni itu kami belum bisa menyimpulkan apakah sudah ada kerugian negara atau tidaknya," kata Sumitro.
