Berita Lampung

DPRD Lampung Minta Pelaku Tambang Emas Ilegal Way Kanan Tetap Patuhi Proses Hukum

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, meski mendapat dukungan dari berberapa pihak, para pelaku penambang emas ilegal di Way Kan

Penulis: kiki adipratama | Editor: Indra Simanjuntak
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso meminta para pelaku penambang emas ilegal di Way Kanan tetap harus patuh hukum. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso menilai tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan harus mendapat kepastian hukum.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, meski mendapat dukungan dari berberapa pihak, para pelaku penambang emas ilegal di Way Kanan tetap harus patuh hukum.

Komisi IV DPRD Lampung juga akan mendorong agar aktivitas tambang emas di Way Kanan mendapat kepastian hukum jika ingin kembali dilakukan.

"Ya tetap, kita punya simpati kepada masyarakat yang mencari makan lewat tambang itu,"

"Tapi tetap negara ini punya regulasi,"

Baca juga: Anggota DPRD Lampung Yozi Rizal Dorong Adanya Perizinan Tambang Emas di Way Kanan

Baca juga: Pekerja Migran Depresi di Malaysia, Sudah Kembali ke Keluarganya di Mesuji Lampung

"Artinya harus punya izin," kata Joko Santoso saat ditemui di Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (18/8/2022).

Dijelaskannya, sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh aktivitas pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sementara pada Pasal 2, tambang yang berizin akan mendapatkan sertifikat dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha, pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha.

Joko mengatakan, perizinan pertambangan ditangani oleh pemerintah pusat.

"Ya jadi kalo untuk tambang emas ini memang izinnya langsung ke pusat," kata Politisi PAN tersebut.

Namun demikian, pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai delegasi bisa membantu memberikan penjelasan alur administrasi perizinan.

Dimana Pasal 6 ayat 2 Perpres Nomor 55 disebutkan pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Baca juga: Kapolres Lampung Barat Minta Jajarannya Berantas Judi Online dan Konvensional Sampai ke Akar

Baca juga: Mantulnya Durian Lokal Pesawaran, Gurih Rasanya Menusuk Wanginya 50 Ribu Dijamin Puas

"Pemerintah provinsi bisa memberikan konsultasi jika para pelaku usaha tambang emas ingin mengurus izin," ungkapnya.

Dorong Perizinan

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved