Walhi Lampung Tuntut Keadilan ke Aparat Hukum dan Pemerintah Dampak Bencana Alam

"Kejadian itu membuktikan bahwa krisis iklim ada dan nyata terjadi di Bumi Ruwa Jurai," kata Irfan.

Ia menilai aksi kampanye hari ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidaktegasan para pemangku kebijakan dan menuntut keadilan iklim antar generasi.

"Kita menyadari bahwa generasi selanjutnya mempunyai hak atas lingkungan hidup, sehat dan berkelanjutan," kata Irfan.

"Jadi siapapun hidup hari ini punya tanggung jawab untuk generasi mendatang," kata Irfan.

Ditambahkan, koordinator aksi Radian Anwar mengatakan, Walhi Lampung melalui dua forum penting tersebut berharap seluruh kepala negara berperan dalam menentukan nasib bumi ke depan.

Ia menjelaskan, bumi saat ini sedang dilanda krisis iklim.

"Adanya event COP 27 dan KTT G20 harus dimanfaatkan sebaik mungkin termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengatasi krisis iklim dan lingkungan hidup," kata Radian.

Baca juga: Air Sungai Way Laay Meluap 7 Rumah Warga Pesisir Barat Lampung Hanyut

Baca juga: Tanah Longsor di Pesisir Barat Lampung, Renggut 3 Nyawa hingga Jalinbar Lumpuh

Ia menjelaskan, kepala negara itu tidak hanya untuk mengedepankan ambisi bisnis, tetapi harus peka terhadap persoalan krisis ekologis.

"Kalau sudah mengalami kerusakan ekologis, maka akan menyumbang terhadap krisis iklim.

Krisis iklim akibat adanya sistem pembangunan yang berorientasi pada investasi dan eksploitasi SDA (Sumber Daya Air)," kata Anwar.

Kampanye lingkungan hidup dan krisis iklim di Tugu Adipura, Bundaran Gajah, Kota Bandar Lampung atau pada saat berlangsungnya Car Free Day (CFD) agar masyarakat tahu tentang bahaya iklim dan lingkungan saat ini.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )