Hantoni Hasan Tak Ingin Gedung Megah yang Berdiri di Kawasan Kota Baru Lampung Menjadi Mubazir

Apalagi dikawasan itu saat ini sudah ada pintu tol yang menjadi akses keluar masuk masyarakat dari luar Lampung.

"Ketika itu berkembang otomatis kan akan ada mobilisasi masyarakat ke wilayah itu. Sehingga nanti Kota Bandar Lampung ini akan tertata, kemacetan yang terjadi saat ini akan terurai," papar Hantoni.

Jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, keberadaan kota baru penting karena sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dan tidak kalah penting, Hantoni menyebut jika wilayah Kota Baru ini juga menjadi penyambung akses masyarakat dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.

Sehingga secara otomatis jika wilayah ini berkembang maka akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru masyarakat.

Pengusung tagline Lampung Bangkit ini mengatakan, selama kepala daerah tidak main-main maka tidak akan ada masalah yang muncul.

Karena itu, Hantoni Hasan bertekat akan melanjutkan pembangunan Kota Baru sebagai bagian rencananya membangun Lampung. 

Dia juga memastikan mempunyai program sebelum dan sesudah jika terpilih sebagai Gubernur Lampung ke depan. 

Kawasan Kota Baru yang dibangun sejak era Gubernur Lampung Sjachroedin ZP itu berada di atas lahan seluas 1.308 hektar dan hingga saat ini telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Sejauh ini, terdapat beberapa bangunan utama yang sudah berdiri dikawasan itu namun masih belum selesai dikerjakan.

Dikawasan itu, sudah berdiri bangunan Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada dan Rumah Susun.

Ada pula bangunan yang masih berbentuk kerangka yang rencananya bakal dijadikan Masjid Agung dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Dan yang utama, ada bangunan besar yang bakal menjadi kantor Gubernur Lampung. Disebelahnya, terdapat beberapa bangunan rumah adat yang juga ada yang masih berbentuk rangka.

Sudah Ada Perda

Hantoni Hasan bertekat akan kembali melanjutkan pengembangan wilayah Kota Baru yang telah digagas Gubernur Lampung terdahulu, Sjachroedin ZP.