Dugaan Penggelapan Dana Forki Lampung

INKAI Lampung Menolak LKPj Ketua Forki Lampung Hannibal 

INKAI Lampung juga turut melaporkan Ketua Forki Lampung Hannibal ke Kejaksaan Tinggi Lampung atas LKPj Forki. 

Penulis: Bayu Saputra | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
Ketua INKAI Lampung Ulul Azmi Solfiansah (kanan) saat menyampaikan pelaporannya kepada pihak Kejati Lampung terkait LKPj Ketua Forki Lampung Hannibal, Kamis (5/1/2023). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Institut Karate-Do Indonesia ( INKAI ) Lampung beserta beberapa perguruan karate menolak laporan keuangan pertanggungjawaban ( LKPj ) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( Forki ) Lampung

INKAI Lampung juga turut melaporkan Ketua Forki Lampung Hannibal ke Kejaksaan Tinggi Lampung atas LKPj Forki

"Kami menolak LKPj Forki dari Ketua Hannibal yang digelar di Hotel Kurnia 2, pada 26 Desember 2022," kata Ketua INKAI Lampung Ulul Azmi Solfiansah saat diwawancarai awak media di Kantor Kejati Lampung, Kamis (5/1/2023).

Ia mengaku tidak melihat anggaran dari Forki Lampung tersebut.

"Kami menolak LKPj dan kami tidak melihat nilai rupiah satu senpun," kata Ulul.

Kemudian ia menyatakan menolak Musprov Forki karena menyantumkan anggaran Forki.

Baca juga: Peserta Musprov Forki Lampung Laporkan Hannibal ke Kejati Lampung Dugaan Penggelapan LKPj

Baca juga: Mahasiswa Universitas Saburai Sabet Mendali Emas dan Perak di Kejuaraan Karate FORKI Lampung Utara

"Jadi laporan kemarin pada Musprov Forki tidak bisa kami terima dan kami menolak, karena tidak menyantumkan jumlah uang atau nominal karena ini uang rakyat dana hibah," kata Ulul.

Ia mengatakan, dikalkulasikan dan indikasinya ada sekitar Rp 15 miliar selama empat tahun ke belakang di masa kepemimpinan Hannibal.

"Makanya kami melaporkan Hannibal ke Kejati dan Polda Lampung," kata Ulul.

Ia mengatakan, pada saat musporov kemarin sempat diminta LKPj dan tetapi jawaban pengurus tidak bisa mempertanggungjawabkan LKPj tersebut.

"Sedangkan AD/ART dana hibah itu wajib setiap tahun sekali, tapi ini empat tahun tidak dilaporkan," kata Ulul.

"Harusnya ada audit internal yang ditunjuk oleh Forki, seharusnya bang Hannibal menunjuk auditor internal," kata Ulul.

"Kami ingin tahu berapa anggaran yang terpakai dan berapa sisanya," kata Ulul.

Ia mengatakan, anggaran itu habisnya begitu saja dan bagaimana LKPj Forki itu bisa diterima. 

Ulul mengatakan, seharusnya anggaran itu terbuka dan jangan ditutupi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved