Soal Tunggakan 40 M Insentif Perangkat Desa, Begini Tanggapan DPRD Lampung Timur

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Pemkab Lampung Timur hingga saat ini, masih menunggak pembayaran insentif perangkat desa senilai 40 miliar. 

Tunggakan 40 miliar tersebut merupakan pembayaran Insentif perangkat desa mulai dari RT, BPD, LPM dan operator desa. 

Jumlah 40 miliar tersebut merupakan tunggakan pembayaran Insentif perangkat desa pada triwulan ketiga dan keempat pada tahun 2022. 

"Kurang lebih, sekitar 40 miliar kekurangan pembayaran Insentif lembaga-lembaga desa ini," ujar Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, seusai rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Lampung, Senin (30/1/2023). 

Ia mengatakan, pihaknya telah dituntut oleh perangkat desa terkait pembayaran tersebut.

Baca juga: 873 Pendaftar PKD di Lampung Timur Lolos Seleksi Administrasi

Baca juga: Sempat Kejar-kejaran dengan Polisi dan Warga, Pelaku Curanmor di Lampung Timur Berhasil Disergap

"Karena RT itu awalnya masing-masing Rp 490 ribu, berkurang jadi Rp 250 ribu, ini tetap mereka menuntut dibayarkan," ucap Dawam. 

Selain itu, ia juga menyebutkan, DPRD Kabupaten Lampung Timur juga sempat mangkat di beberapa rapat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

"Karena itu, perlu diketahui kemarin sudah kita rapatkan di rumah dinas, jadi jangan seolah pemerintah enggak menganggarkan," jelasnya. 

"DPRD ini tidak hadir dalam beberapa rapat, ini perlu kesepakatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur," sambungnya.

Sementara, saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan meminta agar Bupati Lampung Timur tidak memutarkan balikkan fakta.

"Jadi begini, Bupati jangan memutar balikkan fakta," tegas Ali Johan, saat dihubungi melalui telepon, Selasa (31/1/2023). 

"Kita dalam membuat anggaran, itu ada mekanismenya. Gak bisa kita langsung-langsung saja," jelasnya.

Ali Johan mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menghambat kepentingan masyarakat dan aparatur. 

"Siltap perangkat Desa itu kan kebijakan bupati sendiri, dia yang merubah Perbupnya. Perbup itu kan tidak melibatkan DPRD, nah sekarang dia dihadapkan dengan Perbup itu sendiri?" paparnya. 

Menurutnya, Bupati Lampung Timur harus melakukan pengajuan kembali terkait penataan tersebut.

"Yang sudah diberlakukan sekarang ini, adalah perbup yang telah diubahnya sendiri, yang RT awalnya dibayar dengan insentif Rp 490 ribu, menjadi Rp 250 ribu. Sekarang, kalau bupati mau menambahkan itu lagi, ini kan ada penataan. Harusnya bupati yang mengajukan kembali di dalam perubahan," 

Silakan Bupati Ajukan Penataan Usulan Anggaran

"Jadi kesimpulannya, untuk kekurangan pembayaran para perangkat desa itu, silahkan Bupati mengajukan penataan usulan anggaran ke DPRD Kabupaten Lampung Timur. Nanti dibahas DPRD," tambahnya. 

Namun, ia mengatakan, sebelum mengajukan perubahan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan LKPJ oleh BPK. 

"Tapi perlu saya sampaikan, yang pertama untuk melakukan perubahan itu, adalah sudah dilakukan Pemeriksaan LKPJ oleh perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, paling lambat bulan Maret," tutur Ali Johan. 

Lalu, lanjutnya, bupati mengirimkan ke DPRD, lalu di DPRD melalui badan musyawarah nantinya akan dijadwalkan dulu dalam rapat paripurna, bupati menyampaikan terkait penataan kebutuhan perangkat desa dan lain sebagainya. 

"Itu disampaikan di paripurna, nanti setelah itu, DPRD kembali menyusun jadwal pembahasan, lalu DPRD juga akan melakukan konsultasi minimal ke Kantor Gubernur mewakili pemerintah pusat, lalu kembali kita lakukan Paripurna lagi," imbuhnya. 

Ali Johan memaparkan, Bupati melakukan usulan penataan yang sifatnya siltap dan insentif, itu diatur dalam perbup. 

"Lalu itu juga, mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, kalau APBD kita mampu, ya silahkan," katanya. 

Ia juga meminta pemerintah Kabupaten untuk mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. 

"Ditambah lagi dengan APBD Lampung Timur ini sekarang dalam keadaan kondisi pailit, dalam keadaan defisit," ucapnya. 

"Andaikan tetap dibayarkan sesuai dengan mekanisme anggaran, ini tidak boleh berlaku surut," lanjutnya. 

Kendati demikian, menurutnya, hingga saat ini, DPRD Kabupaten Lampung Timur masih belum menerima pengajuan tersebut dari Bupati Lampung Timur.

"Sampai detik ini, bupati belum mengajukan usulan penataan. Jadi artinya, kita juga menunggu itu, kita tidak mau seolah mencari-cari. Jadi kalau Bupati ada persoalan siltap, insentif lembaga desa, silahkan nanti sampai di perubahan," ungkapnya. 

Ia juga meminta agar Bupati Lampung Timur tidak melempar permasalahan tersebut kepada DPRD Lampung Timur. 

"Artinya Bupati melakukan perubahan Perbup lagi, karena itu uang menjadi dasar hukum. Perbup diubah, baru diajukan untuk penataan dan dikembalikan pada nominal Rp 490 ribu. Jangan melempar bola liar ke DPRD," pungkasnya. 

(Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi)