Besok Ratusan Perangkat Desa Pesisir Barat Lampung Unjuk Rasa Tuntut Pembayaran Gaji

"Tunjangan Peratin tahun 2022 dari Januari hingga Desember nol persen tidak ada yang dibayarkan," bebernya.

Bukan hanya itu kata dia, bahkan dana bagi hasil atau Dbh/Dbhr dari 2021 sampai 2022 juga belum dibayarkan.

Selain itu lanjutnya, ada Adv reguler di sana ada pecahan serta ATK data reguler juga belum terbayarkan pada tahun 2022.

"Dana adv reguler itu ada sekitar Rp 90 juta per Pekon, jika dikalikan 116 Pekon yang ada artinya ada sekitar Rp 10 miliar lebih belum terbayarkan," bebernya.

"Angka tersebut belum termasuk DBH/DHBR karena saya tidak memahami bagaimana penghitungan nya," sambungnya.

Ketua Apdesi Pesisir Barat, Mustafiri menjelaskan, pada tahun 2022 yang lalu pihaknya juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Pemkab Pesisir Barat.

Termasuk mempertanyakan perihal gaji perangkat desa, kenapa belum dibayarkan.

Anehnya kata dia, pada waktu itu Sekda Pesisir Barat tidak mengetahui jika gaji mereka belum dibayarkan.

" Sekda waktu itu kaget masa belum dibayarkan katanya," menirukan ucapan Sekda.

Setelah itu Sekda menghubungi BPKAD membahas gaji mereka tersebut.

"Pada saat itu Pemkab Pesisir Barat menjanjikan sisa gaji tahun 2022 akan dibayarkan pada bulan Maret 2023, tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan," ungkapnya.

Untuk itu lanjutnya, pihaknya mengadukan nasibnya ke Legislatif selaku wakil rakyat agar mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.

Meskipun saat ini belum bisa dilunasi, minimal ada kepastian kapan akan dibayarkan.

Sebab jika tidak juga ada kepastian, para Perangkat desa yang ada di Pesisir Barat akan menggelar aksi.

"Kami tidak bisa melarang mereka menyalurkan aspirasinya karena mereka memang menuntut hak mereka," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id /  Saidal Arif )