35 Desa di Lampung Selatan Alami Kemiskinan Ekstrem

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Pemkab Lampung Selatan fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sebanyak 35 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi lokus kemiskinan ekstrem di tahun 2023 ini.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau, Kantor Bappeda, Rabu (24/5/2023).

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu diikuti oleh sejumlah perangkat daerah penanggulangan kemiskinan, para camat, BPS, PDAM dan pihak dari perguruan tinggi.

Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Sahurian meminta setiap perangkat daerah dapat menyinkronkan kegiatan di masing-masing instansi dengan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), sehingga capaian penanggulangan dapat lebih terukur.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Pringsewu Lampung Turun 0,77 Persen pada 2022

"Di rapat kemarin kita ingin melihat apa yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah dan hasilnya apa. Lalu, apa yang akan kita lakukan ke depannya," kata Aryan, Kamis (25/5/2023).

"Kita ingin tahun 2024 sudah menentukan di mana (lokasi) dan mau menggelar kegiatan apa, sehingga dapat tepat waktu dan tepat sasaran dengan kegiatan," ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Lampung Selatan memang sudah sangat serius untuk penanganan kemiskinan.

Yakni dengan program menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantung kemiskinan.

"Yang tidak kalah penting, kita memfokuskan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, terpadu dan individu dengan OPD pengampu dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan Dalduk KB," tuturnya.

Plt Asisten Ekobang Setkab Lampung Selatan Muhadi mengatakan, 7 kecamatan lokus tersebut antara lain Kecamatan Jatiagung 5 desa, Kalianda 5 desa, Katibung 5 desa, Natar 5 desa, Merbau Mataram 5 desa, Sidomulyo 5 desa, dan Tanjung Bintang 5 desa.

Ia pun meminta dukungan dan kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan tersebut baik kemiskinan makro maupun kemiskinan ekstrem.

"Memang kita masih mempunyai kendala, antara lain pemutahiran data PPKE belum selesai," ujarnya.

Sehingga, belum dapat menetapkan data sasaran keluarga ekstrem.

Faktor lainnya, masih ada perangkat daerah yang belum update kegiatan penghapusan kemiskinan serta pemanfaatan data PPKE yang belum maksimal.