Dinas Sosial Pesisir Barat Lampung Bakal Pelajari Masalah Penghapusan 27 KPM PKH

"Di rumah ini saya tinggal bersama 10 orang termasuk suami," ungkapnya, Kamis (16/11/2023).

Jangankan untuk merenovasi rumah agar lebih layak untuk mencukupi makan sehari-hari saja mereka masih kekurangan.

Sebab Saripah hanya bekerja sebagai buruh serabutan.

Ia sering upahan untuk menggarap sawah sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang.

Meski keluarga ini serba kekurangan dan masih masuk dalam kategori warga miskin, tanpa ada alasan yang kuat ia dihapuskan dari penerima manfaat PKH.

Maisaroh (70) warga lainnya mengaku juga dihapuskan dari penerima bantuan sosial PKH tanpa ada alasan yang jelas.

Ia mengaku mengetahui tidak lagi sebagai penerima bantuan sosial itu saat hendak berobat menggunakan kartu BPJS.

"Iya dulu dapat terus  bantuan PKH sekarang gak dapat lagi , gak tau kenapa gak ada penjelasan," kata dia.

Maisaroh sendiri tinggal sebatang kara di rumah miliknya, untuk mencukupi sehari-hari ia bergantung dari kiriman anaknya yang merantau.

Ia berharap agar bantuan sosial PKH termasuk BPJS dapat dikembalikan agar bisa meringankan beban sehari-hari.

"Harapan saya agar bisa dikembalikan apalagi kartu buat berobat itu karena saya sangat butuh," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Dikatakannya, ia bersama warga lainnya pada Selasa (14/11/2023) sempat mendatangi kantor peratin untuk meminta keterangan kenapa tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.

Pemerintah pekon waktu itu sempat mengadakan rapat dengan warga namun tidak menemukan solusi.

Rapat musyawarah itupun diwarnai ketegangan karena musyawarah desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa untuk mengganti penerima PKH ternyata tidak dihadiri oleh Pendamping PKH dan Lembaga Himpunan Pekon (LHP).

Bahkan surat pernyataan untuk menghapus penerima PKH dari DTKS di Dinas Sosial itu disinyalir di palsukan oleh Pemerintah setempat.