Badan Siber dan Sandi Negara Sebut Hanya Dua Persen Data Nasional yang Direkam Cadang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa di backup atau dilakukan rekam cadang di PDN Batam.

PDNS di Surabaya diketahui menjadi sasaran serangan peretas dengan menggunakan Brain Cipher Ransomware yang merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.

Peretas pun menyandera data dalam Pusat Data Nasional Sementara yang terletak di Surabaya, Jawa Timur dan meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar untuk bisa dibebaskan.

“Hanya 2 persen dari data yang ada di Surabaya,” kata Hinsa dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Mendengar ini, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengonfirmasi lagi jawaban Hinsa.

“Hanya 2 persen (backup) dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya?” tanya Meutya. “Iya betul,” ucap Hinsa.

Lebih lanjut Hinsa menyampaikan pihaknya memandang secara umum bahwa permasalahan utama dari persoalan peretasan ini adalah tidak adanya tata kelola dan tidak adanya backup data di PDNS Surabaya.

Sebab, data yang ada di Surabaya tidak seluruhnya ada di PDN Batam.

Padahal semestinya, kata dia, seluruh data yang ada di Surabaya semestinya juga ada di Batam.

“Kami melihat secara umum, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya backup. Backup data yang di PDNS Surabaya,” ucap dia.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, mengatakan, tidak ada negara di dunia yang tidak diserang oleh ransomware.

"Ini ransomware per negara di tahun 2022-2023. KIta bisa lihat ini ransomeware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware," kata Budi Arie.

Budi Arie mengungkapkan, Amerika Serikat jadi negara urutan pertama yang diserang ransomware dengan persentase 40,43 persen.

Kemudian Kanada (6,75 persen), Inggris (6,44 persen), Jerman (4,29 persen), dan Perancis (3,8 persen).

"Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan jadi perhatian kita bersama. Dan ransomware yang menyerang Indonesia adalah versi yang terakhir, latest version. Jadi versi yang terakhir sehingga jadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencari peretas pusat data nasional (PDN).

Hasanuddin mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu. "Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," kata TB Hasanuddin.

Bahkan, kata dia, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.

"Tapi harus ditracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," ujar Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin juga meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan.

"Saya pengen tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT," ucapnya.

Sebab, dari 282 instansi hanya ada 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih meksipun tidak seutuhnya.

"Karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur hanya 44 saja diprediksi akan kembali pulih dan itu mungkin hanya di bawah 100 persen," ungkap Hasanuddin. (Tribun Network/dan/fer/mam/wly)