Pemkab Lampung Barat Mulai Cicil Utang Rp 76 Miliar ke PT SMI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Pemkab Lampung Barat mulai mencicil utang sebesar Rp 76 miliar kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Diketahui, utang itu dipergunakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemkab Lampung Barat harus membayar hingga tahun 2026 mendatang.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Lampung Barat, Okmal mengatakan, pihaknya harus mencicil utang itu sebesar Rp 1,4 miliar per bulan.

“Pembayarannya setiap bulan, dan paling lambat tanggal 25 bulan kalender. Itu belum termasuk bunganya,” ujarnya, Senin (15/7/2024).

“Tetapi memang setiap tahun nanti bunganya turun, tapi kalau kita enggak bayar langsung dipotong dari dana alokasi umum (DAU)," sambungnya.

Menurut Okmal, selama ini kata Pemkab Lampung Barat selalu rutin melakukan pembayaran utang kepada pihak PT SMI.

Bahkan ia mengklaim, pemerintah kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan itu tidak pernah terlambat dalam membayarkan hutang tersebut.

"Setiap tahun kita anggarkan sehingga tidak ada kendala terkait masalah pembayaran utang tersebut,” sebut Okmal.

“Setiap bulan kita hitung pembayarannya agar tepat waktu. Jika pada tanggal 25 libur, kita bayarnya sebelum tanggal itu," tambahnya.

Ia menambahkan, akan ada konsekuensi terhadap pemerintah daerah jika pembayaran utang ke PT SMI terlambat meskipun satu hari.

Dimana pihak PT SMI akan mengirimkan surat peringatan ke Pemkab Lampung Barat jika pembayaran utang itu terlambat satu hari.

“Kemudian jika lebih dari satu hari pihak PT SMI akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” jelasnya.

“Kita dilaporkan atas keterlembatan pembayaran utang tersebut. Dampaknya akan dilakukan pemotongan terhadap DAU,” sambungnya.

Dalam hal ini, pihaknya sangat optimistis untuk melunasi utang tersebut sebab telah memiliki komitmen untuk pembayaran tepat waktu.

"Iya kita optimistis, akan kita lunasi. Karena memang selama ini kita selalu anggarkan dan tidak pernah terlambat juga,” tegasnya.

“Pembayarannya juga sesuai dengan perjanjian kerjasama Pemda yakni harus membayar utang itu tepat waktu," pungkasnya. (TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)