Anggaran Pilkada Serentak 2024 Tembus Rp 41 Triliun, Untuk Pengamanan Capai Rp 1,27 Triliun

Di luar itu, masih ada 23 pemda yang seluruhnya ada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.

Dari sisi pengamanan, 314 pemda sudah mengalokasikan dana Rp 871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat.

Kemudian, 333 pemda telah menyediakan dana Rp 2,83 triliun untuk kepolisian setempat.

Total anggaran sekitar Rp 41 triliun dana pemda untuk melaksanakan pilkada di masing-masing wilayah itu kemungkinan masih dapat bertambah.

Pengamanan kondisi Pilkada 2024 menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Tujuannya untuk meredam eskalasi konflik yang bisa saja terjadi.

Untuk mendukung pengamanan itu, pemerintah menyiapkan dukungan pengamanan dengan anggaran Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri, meskipun realisasinya masih rendah.

Pengamanan Pilkada 2024 berada di bawah tanggung jawab kepolisian. Dalam pengamanannya, polisi akan dibantu oleh personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) siap untuk perbantuan keamanan.

"Jadi 1 polisi akan membawahi beberapa satlinmas," kata Tenaga ahli Mendagri, Suhajar Diantoro.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Sekitar separuhnya bakal terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek dan Jawa Barat.

Sementara, jumlah anggota satpol PP saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS.

Suhajar optimistis bahwa situasi keamanan pada Pilkada Serentak 2024 tetap kondusif.

Perpanjangan Pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.