Komisi I DPRD Lampung Selatan Minta Inspektorat Netral di Pilkada Cegah Penyelewengan Dana Desa

Ia pun meminta jika ada pemeriksaan ke kepala desa, untuk melibatkan pihaknya.

"Kami meminta data pemeriksaan. Dan kalau saya kurang setuju dengan pendapat Yulida. Kalau kita mau memeriksa sebaiknya tidak diberitahu terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar sidak," ujarnya.

Imam Rohadi dari Fraksi PKS berharap pertemuan dengan Inspektorat menjadi ajang memberikan pemahanan terkait tugas dan tupoksinya, supaya bisa berjalan seirama.

Sebelumnya diberitakan, adanya temuan Dana Desa dari hasil audit Inspektorat dari tahun 2020, diduga ada pembiaran dari Inspektorat untuk mendampingi agar mengembalikan temuan tersebut.

Dampaknya, pada tahun 2024, Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan terhadap dana desa pada anggaran tahun 2020.

Atas dasar itu, DPRD Lampung Selatan meminta kepada Inspektorat agar memberikan target kepala desa untuk segera mengembalikan hasil temuan itu.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Jenggis Khan Haikal mengaku heran kepada Inspektorat.

Sebab, pada anggaran Dana Desa tahun 2020, masih dilakukan pemeriksaan di tahun 2024.

"Ini kan aneh, kok tahun 2024, Inspektorat meriksa anggaran tahun 2020. Seharusnya kan yang diperiksa tahun 2023," ucapnya

Jika alasan pemeriksaan anggaran tahun 2020 dilakukan pada tahun 2024 karena untuk meminta pengembalian hasil temuan tahun 2020, sambung Jenggis, Inspektorat seharusnya meminta pengembalian di tahun 2022.

"Inspektorat harus miliki target sampai kapan Kepala Desa itu mengembalikan kerugian negara," ujarnya.

"Kalau sampai 3 tahun tidak mengembalikan, Inspektorat perlu memberikan rekomendasi ke APH," sambungnya.

Sementara, Inspektur Lampung Selatan Ariswandi mengaku akan membenahi sistem pengembalian kerugian negara dari hasil temuan.

"Nanti akan kami target sampai kapan mereka mengembalikan kerugian negara," tukasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)