KPK Masih Memburu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Jadi Tersangka Korupsi

Kemudian, lanjut Budi, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan (sprinkap) dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin Noor per tanggal 7 Oktober 2024.

Atas dasar itu, KPK menyebut upaya praperadilan yang sedang diajukan Sahbirin Noor harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim praperadilan, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2018. Sebab, praperadilan Sahbirin mengandung cacat formil.

"Oleh karena SHB selaku tersangka yang telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat (dilarang) mengajukan permohonan praperadilan (diskualifikasi in person)," kata Budi.

KPK Dikabarkan Jelajahi hingga ke Pelosok Kalsel

Kabar perburuan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor oleh KPK hingga ke pelosok Kalsel.

Pebruruan Paman Birin dikabarkan hingga ke wilayah Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, 

 Kabar perburuan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor oleh KPK hingga ke pelosok Kalsel.
Sebab berdasarkan pantauan, Kamis (7/11/2024) malam tidak tampak terlihat kegiatan mencolok di desa tersebut.

Desa yang terletak sekitar15 Km dari Jalan Mistar Cokro Kusumo, Kelurahan Cempaka, Banjarbaru itu, tampak sepi.

Hanya terlihat aktifitas warga sekitar di depan rumah. Saat ditanyai, beberapa warga bahkan mengaku tidak tampak ada aktifitas mencolok di Desa Kiram, dalam beberapa hari terakhir.

"Biasa-biasa saja, enggak ada iring-iringan mobil lewat di sini," kata Tumaniah, sekitar.

Selanjutnya pantauan juga dilakukan di kawasan Alam Roh 20 dan Taman Kiram. Di sana juga tidak tampak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan KPK.

Namun terpantau, tidak terlihat adanya kegiatan peliputan di lokasi tersebut.

Suasana sepi juga terpantau di Mapolres Banjarbaru dan Mako Brimobda Kalsel, menyusul beredar informasi bahwa Sahbirin Noor dilakukan pemeriksaan di antara dua lokasi tersebut.

Jejak Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor Disebut Terima Suap Proyek
Untuk diketahui, Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan/atau gratifikasi.

Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berasal dari Dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.