Kampanye di Lampung Selatan, Arinal Djunaidi-Sutono Singgung Jalan

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung berjanji meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lampung. 

Hal itu disampaikan paslon nomor urut 1 Arinal Djunaidi-Sutono dan paslon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela dalam acara Mimbar Pelayanan Publik yang diadakan Ombudsman Perwakilan Lampung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (11/11/2024) malam.

Dalam penyampaian visi-misi pelayanan publiknya, Arinal Djunaidi mengaku akan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas dari pungutan liar.

Untuk mewujudkan itu, diperlukan perbaikan sistem administrasi dan perizinan di semua bidang.

Dia pun mengaku bakal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung, dengan cara memastikan setiap proses birokrasi berjalan dengan lancar dan adil.

"Kami percaya bahwa pemerintahan yang bersih dan mudah diakses adalah fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung," tutur Arinal.

Selain itu, Arinal juga berjanji mewujudkan masyarakat Lampung yang sehat melalui kualitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berbasis keadilan sosial.

Untuk itu, ia menyiapkan empat cara, yakni meningkatkan layanan infrastruktur, layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga medis.

"Kami akan meningkatkan layanan kesehatan yang terjangkau untuk semua. Dan juga kami akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan," imbuhnya. 

Sementara itu, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti pembangunan infrastruktur dan transportasi publik sebagai salah satu aspek paling penting untuk mempermudah pelayanan publik.

Selain itu, ia juga ingin melanjutkan pembangunan Kota Baru di Jati Agung, Lampung Selatan dengan berbasis eco-city. 

"Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial akan menjadi fokus perhatian kami jika kami terpilih.

Kami akan menyederhanakan pelayanan dan mendekatkan operator di kecamatan-kecamatan. Di sana akan ada meja untuk operator pelayan. Itu harus terintegrasi dengan pemda setempat," beber Mirza.

Mirza juga berjanji mendigitalisasi mal pelayanan publik yang sudah ada.

"Kami juga akan mengadakan kanal pengaduan pelayanan publik dalam bentuk hotline yang harus ditangani dalam satu kali 24 jam, atau setidaknya minimal ditanggapi," pungkasnya.