Kampanye di Lampung Selatan, Arinal Djunaidi-Sutono Singgung Jalan

Reformasi Birokrasi

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Mimbar Pelayanan Publik diadakan untuk mendengar visi-misi mengenai pelayanan publik dari kedua paslon gubernur.

"Mimbar ini diadakan bukan untuk menandingi debat KPU, tapi kami ingin memfasilitasi pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya, khususnya pelayanan publik," kata Nur Rakhman dalam sambutannya.

Menurut dia, isu pelayanan publik kerap menjadi bahan kampanye calon kepala daerah. Namun, pihaknya belum melihat secara detail dan mendalam keseriusan dan komitmen masing-masing paslon.

"Kami ingin mengetahui secara detail agar memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik di Lampung, karena saat ini masih banyak pekerjaan rumah pelayanan publik di Lampung yang harus diselesaikan. Itu tugas yang tidak mudah," ungkapnya.

Nur Rakhman mengatakan, salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik.

"Reformasi birokrasi itu tujuannya dua, yaitu lembaga bebas dari KKN dan meningkatkan pelayanan publik. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya, dan ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama," kata dia.

Dia melanjutkan, ada beberapa hal penting yang menjadi landasan perbaikan birokrasi, salah satunya merevisi pelayanan publik.

Dikatakannya, Ombudsman tidak hanya melihat pelayanan publik dari banyaknya laporan masyarakat, tapi bagaimana suatu permasalahan bisa diselesaikan.

"Terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik ini menjadi hal penting, tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana pelayanan publik itu dilakukan. Semakin tinggi keinginan masyarakat, maka meningkat juga tuntutan dari masyarakat," tuturnya.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, Mimbar Pelayanan Publik ini ditujukan agar menjadi referensi bagi masyarakat Lampung dalam menentukan pemimpin lima tahun ke depan.

Dia menyebut empat permasalahan kesenjangan yang jadi persoalan utama di Indonesia, yakni kesenjangan fiskal, kesenjangan moneter, kesenjangan konsumerisme, dan kesenjangan pelayanan publik.

"Kesenjangan pelayanan publik ini sudah berpuluh-puluh tahun belum terselesaikan. Pelayanan publik selama ini hanya melayani orang perkotaan, sedangkan di daerah masyarakat hanya mendapat pelayanan publik seadanya," kata dia. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)