Kades di Lampung Timur Tersangka Korupsi Uang Ganti Rugi Lahan Bendungan Margatiga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Timur - Seorang kepala desa (kades) di Lampung Timur menjadi tersangka korupsi uang ganti rugi lahan Bendungan Margatiga.

Kasus korupsi yang dilakukan oknum kades di Lampung Timur ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,2 milliar.

Perkara korupsi terkait penyalah gunaan dana ganti rugi lahan Bendungan Margatiga tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur.

Tersangka korupsi tersebut merupakan oknum Kepala Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur bernama Tumari.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Agustinus Ba'ka Tangdililing mengatakan bahwa uang yang dikorupsi oknum kades tersebut merupakan dana ganti rugi lahan desa.

Namun lahan tersebut di atas namakan Tumari sendiri dan anggota keluarganya. Sedangkan uang ganti rugi Rp 2,2 miliar dikuasai Tumari dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal berdasar kesepakatan di pemerintahan desa, uang itu seharusnya masuk ke kas desa dan digunakan untuk pembangunan desa.

Oleh karena itulah Tumari kini menjadi tersangka korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara Rp 2,2 miliar.

Kajari Lampung Timur Agustinus Ba'ka Tangdililing mengatakan penetapan tersangka ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAS-3334/L.8.16/Fd.1/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024.

Tumari dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Buana Sakti terkait proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Marga Tiga.

Proyek ini bermula sejak tahun 2015 dengan perencanaan yang melibatkan tiga perusahaan konsultan besar di Indonesia.

Setelah proses perencanaan selesai, proyek diserahkan kepada Balai Besar Way Sekampung. Kemudian diteruskan kepada Pemprov Lampung untuk penetapan lokasi berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/18/B.06/HK/2020 tertanggal 10 Januari 2020.

Proses pembebasan lahan dilakukan oleh Tim Pejabat Pengadaan Tanah (P2T) bersama satuan tugas terkait.

"Tumari secara sengaja mengelola tanah milik desa sebanyak empat bidang, namun di atas namakan dirinya sendiri, anak, dan keluarganya," kata Kajari Lampung Timur, Senin (9/11/2024).

Atas pengalihan ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tumari menerima ganti rugi sebesar Rp 2,2 miliar lebih.

Padahal, menurut kesepakatan rapat antara perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Buana Sakti, uang ganti rugi tersebut seharusnya masuk ke kas desa untuk kepentingan pembangunan desa.

Akan tetapi, lanjut dia, setelah pencairan dana di Bank BRI Cabang Metro, Tumari justru menguasai uang tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

"Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 2,2 miliar lebih," ungkap Kajari didampingi Kasi Pidsus Marwan Jaya Putra dan Kasi Intel Muhammad Roni.

Tumari langsung ditahan setelah jaksa menetapkan sebagai tersangka. Penahanan Tumari dilakukan berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1951/1.8.16/Fd.1/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024.

Tumari akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sukadana.

Menurut Kajari, penahanan itu dilakukan dengan sejumlah pertimbangan hukum.

Pertimbangan objektif merujuk pada Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP karena tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana lebih dari lima tahun penjara.

Sementara itu, pertimbangan subjektif merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yakni kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya.

Kasi Pidsus Kejari Lampung Timur Marwan Jaya Putra menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus yang sama berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Proses penyelidikan kasus korupsi bendungan masih berlanjut, dan kami akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas," jelas Marwan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Muhammad Humam Ghiffary)