DPRD Nilai Optimalisasi PAD Jadi PR Penting bagi Gubernur Lampung yang Baru

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) penting yang mesti dikerjakan Gubernur Provinsi Lampung baru yang akan dilantik pada 6 Februari 2025. Pasalnya, PAD Provinsi Lampung tahun 2024 gagal mencapai target.

Di mana, dari target sebesar Rp 5,1 triliun yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa pencapaian hanya mencapai Rp 3,3 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris menyayangkan capaian PAD tersebut yang jauh dari target. Dia menilai, rendahnya realisasi PAD ini merupakan salah satu faktor utama yang memicu defisit anggaran, serta tunda bayar yang membebani kinerja pemerintahan daerah.

"PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat, sehingga kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan dan roda pemerintahan yang berjalan tersendat," ujar Munir, Jumat (24/01/2025).

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provisi Lampung ini menilai, kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan dan penagihan pajak menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya target PAD. "Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, retribusi, dan lain-lain yang masih belum mencapai target maksimal," kata Munir..

Di samping itu, Munir juga menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum mampu memberikan sokongan pendapatan dari sektor non pajak.  Menurutnya, BUMD semestinya jangan malah terkesan menjadi alat untuk menampung subsidi modal dari APBD, atau memanfaatkan dana Partisipating Interest (PI), namun bisnisnya tidak berjalan.

"BUMD juga semestinya minimal berkembang, mampu untuk biaya operasional gaji karyawan, ada keuntungan yang bisa disumbangkan kepada kas daerah atau diputarkan kembali untuk belanja modal," ucap Munir. 

Munir pun menyayangkan langkah pemprov Lampung menurunkan target PAD tahun 2025 menjadi Rp 4,1 triliun, setelah gagal mencapai target Rp 5,1 triliun pada 2024. 

Dia pun menyebut bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan agar PAD dapat menopang APBD dan menghindari defisit. "Ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk segera berbenah agar Lampung tidak semakin tertinggal," tambahnya.

Pasalnya, Munir mengatakan bahwa pendapatan daerah yang rendah akan berdampak signifikan terhadap pembangunan Provinsi Lampung," katanya.

"Jika masalah ini terus dibiarkan, pembangunan di Lampung hanya akan tambal sulam, Apalagi pemerintah pusat juga berencana memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun," kata Munir.

Lebih lanjut, Munir mengatakan bahwa optimalisasi PAD merupakan PR penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung ke depan, terutama pasca dilantiknya gubernur baru.

Munir pun mengingatkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD demi memperkuat pondasi ekonomi dan pembangunan daerah.

"Tentu ini jadi PR penting bagi pemerintah ke depan. Dan Komisi III siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan objek pendapatan daerah," ujar Munir. 

"Kita harus memastikan bahwa PAD yang selama ini masih rendah bisa lebih kita maksimalkan, baik dari sektor pajak maupun BUMD," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)