Harga Singkong Anjlok di Lampung
Pabrik Tapioka di Lampung Tutup Operasional, Pansus Singkong Desak Pemerintah Turun
Pansus singkong DPRD Lampung mendesak agar pemerintah pusat turun tangan atas polemik harga singkong yang terjadi di Lampung.
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Noval Andriansyah
Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan berbagai persoalan singkong ditemukan pansus ditemukan, mulai dari persoalan impor dan tata kelola singkong yang belum masuk dalam ketahanan pangan nasional.
"Ketika impor singkong di setop, secara otomatis harganya akan naik, pabrik juga tidak rugi karena perputaran singkong hanya dari dalam negeri."
"Kita mau ada kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan petani untuk mengatasi harga singkong dalam jangka panjang," tuturnya.
Apabila pemerintah pusat tidak segera menangani persoalan ini kata Mikdar dikhawatirkan para petani singkong beralih profesi.
"Ketika ini terjadi semua akan rugi, petani rugi, pabrik rugi, masyarakat yang tadinya bekerja juga hilang pekerjaannya dan dampaknya bakal berkepanjangan," ucapnya.
Dia menyampaikan, Lampung yang tadinya sebagai penghasil lada dan cengkeh lambat laut hilang, karena tidak ada regulasi harga yang stabil dan tidak ada kebijakan yang berpihak ke petani.
"Jangan sampai singkong juga begitu. Lampung ini menjadi wilayah produksi singkong terbesar di Indonesia."
"Apabila tidak segera diurai permasalahannya, saya yakin petani akan beralih profesi dan semua kita bakal rugi," kata dia.
"Kita berharap singkong dimasukan dalam kebutuhan ketahanan pangan dan impor singkong dihentikan."
"Lalu, pemerintah ambil peran pendistribusian singkong melalui BUMN, BUMD dan kemitraan antara pengusaha, pemerintah, akademisi dan petani dapat berjalan," tandasnya.
Tutup Operasional
Diberitakan sebelumnya, petani singkong di Tulangbawang, Lampung, memilih untuk menunda panen lantaran sejumlah pabrik tapioka menutup operasionalnya seusai didemo beberapa waktu lalu.
Diketahui, ribuan petani singkong yang tergabung di wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji, melakukan aksi demonstrasi di 3 perusahaan pada Kamis (23/1/2025). Adapun tuntutan para petani singkong tersebut yakni perusahaan menaati harga singkong sesuai kesepakatan.
Penutupan sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang berlangsung mulai 24 Januari 2025 hingga waktu yang ditentukan kemudian.
Dari informasi yang didapat, sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang umumkan penutupan operasional.
Gubernur Mirza Sebut Masalah Harga Singkong di Lampung Sudah Wewenang Pusat |
![]() |
---|
KPPU Sebut Pabrik Tapioka di Lampung Sengaja Impor untuk Hancurkan Harga Singkong |
![]() |
---|
DPRD Lampung Dorong Penerbitan Perpres Tata Niaga Singkong |
![]() |
---|
DPRD 'Mengadu' ke DPR RI Lantaran Pabrik Tapioka di Lampung Masih Banyak Tutup |
![]() |
---|
DPRD Dorong Pemerintah Pusat Tetapkan Regulasi Harga Singkong di Lampung |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.