Dukung Program Lain, Menteri PU Sebut Anggaran IKN 2025 Diblokir

Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN.

"Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini," ujar AHY.

AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negara yang keluar tidak efisien.

Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan.

"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.

Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.

Nantinya, pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

"Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunan berbagai projek lainnya," jelasnya.

"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2/2025).

Dalam ratas itu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajian terhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN.

"Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di bulan Januari, pak presiden juga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasuk juga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasan legislatif dan juga yudikatif," pungkasnya.

(Tribun Network/fer/igm/wly)