REI Lampung Siap Wujudkan Program 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Lampung siap mewujudkan program 3 juta rumah layak huni di Lampung sebagai target pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPD REI Lampung, Yuliana Gunawan, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 REI Lampung di Ballroom Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Selasa (11/2/2025).

"Sebagai asosiasi property kami menyambut program 3 juta rumah layak huni yang direncanakan pemerintah terutama untuk masyarakat menengah ke bawah," kata Yuliana Gunawan saat diwawancarai.

Menurutnya, REI Lampung sejauh ini masih menunggu kelanjutan dari pembangunan Kota Baru.

"Kita masih tunggu keputusan pemerintah, karena Kota Baru ini menjadi wilayah pembangunan untuk masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," ucap Yuliana.

Dia berharap instansi terkait di daerah dapat mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

"Seperti PPHTB dan PBG yang sudah di 0 kan. Banyak daerah yang belum sepenuhnya mengikuti kebijakan tersebut," ujarnya.

Dia mengaku dalam HUT ke-53 REI Lampung ini pihaknya menggelar talkshow untuk membahas kendala dalam mewujudkan 3 juta rumah ke depan.

"Kami ajak sejumlah pihak bank, OJK dan insansi terkait untuk talkshow membahas rencana ini lebih dalam," ujarnya.

Talkshow itu mengangkat tema “Peran serta Stakeholder dalam Mewujudkan Program 3 Juta Rumah Layak Huni".

Menurutnya, di Lampung, dari 3 juta rumah yang menjadi program, sudah berjalan hingga 8 ribu rumah, baik di perkotaan maupun di daerah kabupaten.

"Kami optimis ini segera terealisasi asal pemerintah dan perbankan mendukung," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sekertaris REI Lampung, Fauzan Hasan menambahkan, program 3 juta rumah ini difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah alias MBR.

"Insyaallah, 3 juta rumah ini bisa mengkaver masyarakat menengah ke bawah, mulai dari pemulung hingga honorer, insya Allah tahun ini kami siapkan 8 ribu rumah untuk MBR," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Otto Fitriandy, memberikan apresiasi kepada DPD REI Lampung atas kontribusinya dalam pembangunan sektor properti di daerah.

Otto menegaskan, OJK mendukung penuh program tiga juta rumah melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk mengambil keputusan terkait fasilitas kredit berdasarkan risk appetite masing-masing.

Lebih lanjut, Otto menjelaskan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK bukan satu-satunya alat dalam menentukan persetujuan fasilitas kredit.

“SLIK bersifat netral dan bukan daftar hitam, melainkan sebagai alat untuk mengurangi asymmetric information dalam transaksi keuangan,” kata Otto Fitriandy.

Selain itu, Otto menyebut, OJK juga menyediakan layanan pengaduan melalui Kontak 157 bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk memastikan kelancaran implementasi program 3 juta rumah, Otto menyampaikan, OJK akan membentuk satuan tugas khusus bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta stakeholder lainnya.

Dalam penilaian kualitas kredit, OJK menerapkan tiga pilar utama, yaitu ketepatan pembayaran, kinerja keuangan terkait kapasitas pembayaran kembali (repayment capacity), dan prospek usaha. 

Otto juga menyampaikan, bahwa sektor properti memiliki risiko lebih rendah dibandingkan kredit lain berdasarkan rasio loan to value (LTV), sehingga dapat menjadi pilihan investasi yang stabil bagi masyarakat.

“OJK berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat semakin mempercepat realisasi program perumahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” tandas Otto Fitriandy.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )