Efisensi APBD Lampung Harus Sejalan dengan Reformasi Birokrasi, Analisa Pengamat

Hal ini menyebabkan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas dan mengalami penurunan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dedy menyarankan agar dilakukan rasionalisasi terhadap APBD, khususnya pada anggaran Belanja Daerah.

“Pemerintah harus mengevaluasi kekuatan anggaran yang dimiliki dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih prioritas, terutama untuk membayar kewajiban atau utang kepada pihak ketiga,” ujar dia.

Mitigasi Dampak Efisiensi

Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah yang baru, yang harus mencari alternatif pembiayaan pembangunan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat atau pihak ketiga.

Meskipun demikian, Dedy mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak kontraproduktif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru menyebabkan stagnasi pemerintahan atau dampak sistemik seperti inflasi,” tegas dia.

Ia yakin, dengan pengalaman yang dimiliki, perangkat pemerintahan provinsi dapat memitigasi risiko tersebut dan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu roda perekonomian.

Namun, secara umum, Dedy menyetujui upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, asalkan dilakukan dengan selektif dan transparan.

“Efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk menciptakan APBD yang sehat dan mendukung pembangunan berkelanjutan."

"Semua pihak harus bergotong royong untuk memastikan bahwa langkah ini tidak merugikan masyarakat,” tandas Dedy.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )