Efisensi APBD Lampung Harus Sejalan dengan Reformasi Birokrasi, Analisa Pengamat

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah alias APBD yang dilakukan Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Lampung  harus juga sejalan dengan reformasi birokrasi.

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menanggapi efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Lampung.

Menurut dia hal itu guna, menekankan pentingnya efisiensi, selain menjaga kesehatan APBD, tetapi juga menciptakan birokrasi yang sehat untuk meminimalisir kebocoran anggaran.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mendorong terciptanya birokrasi yang efisien dan transparan,” kata Dedy saat diminta pendapatnya, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, upaya efisiensi APBD Lampung sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam menekan inefisiensi birokrasi.

"Hal ini juga perlu dilakukan Konsolidasi Pemda se-Provinsi Lampung," tuturnya.

Menurut Dedy, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti pemangkasan anggaran dan konsolidasi kegiatan, seharusnya juga diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Di semua daerah, gejalanya sama. Pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pertanian,” kata dia.

Dedy juga menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan inventarisasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas dan berpotensi menimbulkan pemborosan.

“Dengan konsolidasi dan sinergi antar-pemerintah daerah, kita bisa menghindari tumpang tindih program dan menghemat pembiayaan,” tambah dia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta melibatkan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan yang efisien.

APBD Lampung Tidak Sehat

Dedy mengakui bahwa tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung adalah kondisi keuangan daerah yang tidak sehat.

“Pemprov memiliki beban utang yang cukup besar, mulai dari dana bagi hasil hingga utang kepada pihak ketiga."

"Selain itu, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum maksimal,” jelas dia.