Berita Nasional
Retret Kepala Daerah untuk Amankan APBN Rp 3.600 Triliun
Dikatakannya, dalam kegiatan retret yang akan diikuti 505 kepala daerah tersebut, salah satu materi yang akan disampaikan adalah pengelolaan APBN.
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Besarnya biaya kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang dinilai cukup wajar.
Pasalnya, agenda retret tersebut diadakan untuk membahas pengelolaan anggaran pemerintah yang nilainya mencapai Rp 3.600 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Dikatakannya, dalam kegiatan retret yang akan diikuti 505 kepala daerah tersebut, salah satu materi yang akan disampaikan adalah pengelolaan APBN dan APBD.
"Jadi, kalau ada yang bertanya biayanya? Ya biayanya sangat wajar untuk mengamankan Rp 3.600 (triliun) APBN dan Rp 1.300 (triliun) yang berada ribuan triliun untuk mengamankan bersama-sama itu penting," kata Bima saat ditemui awak media di gedung Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Menurut Bima, tata kelola anggaran itu harus dikawal dengan serius. Oleh karena itu, pada agenda retret nanti para kepala daerah akan mendapatkan materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, kepolisian, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Untuk mengawal itu perlu serius, teman teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi," ujar Bima.
Sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Rencananya, pembekalan ini dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari 2025.
Kepala daerah yang mengikuti retret adalah mereka yang terpilih dalam Pilkada 2024 tanpa adanya gugatan atau gugatannya tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Selama tujuh hari, para kepala daerah akan mengikuti berbagai kegiatan, termasuk pembekalan materi.
Agenda
Bima membocorkan agenda pembekalan dalam retret kepala daerah 2025.
Menurut dia, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Kemendagri-Terima-Usulan-Penambahan-42-Provinsi-Baru-di-Indonesia.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.