Gubernur Mirza Sebut Masalah Harga Singkong di Lampung Sudah Wewenang Pusat

Mikdar menuturkan, sesuai pengakuan pengusaha, dengan harga kesepakatan itu mereka tidak mendapat keuntungan. Apalagi, saat ini musim hujan sehingga kadar aci menurun. 

Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan alasan lain. Mereka tidak mau membeli hasil panen petani karena impor tapioka masih berlangsung hingga saat ini. 

“Barang impor kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah, sehingga kemungkinan besar para pengusaha lebih memilih tapioka impor,” ucap Mikdar.

KPPU Sebut Pabrik Tapioka di Lampung Sengaja Impor untuk Hancurkan Harga Singkong

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II mengeluarkan analisa terbaru terkait polemik mengenai harga singkong yang anjlok di Lampung.

Satu di antara analisa yang dilakukan KPPU tersebut yakni perusahaan tapioka terindikasi sengaja ingin menghancurkan harga singkong di Lampung dengan melakukan impor.

Analisa KPPU tersebut disampaikan Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro.

Sebelumnya, Wahyu mengatakan, pihaknya telah memanggil 4 perusahaan tapioka di Lampung, namun hanya satu yang memenuhi panggilan.

Wahyu menjelaskan, berdasarkan catatan KPPU Wilayah II, dari total 45 perusahaan tapioka di Lampung, terdapat 4 perusahaan yang menguasai sekitar 80 persen impor tapioka.

Dia pun menegaskan bahwa berdasarkan penyelidikan dan analisa, KPPU menemukan ada unsur kesengajaan untuk menghancurkan harga singkong di Lampung dengan melakukan impor tapioka.

"Poinnya, berdasarkan analisa kami, tujuan dari impor tapioka ini memang ada niat untuk menghancurkan harga singkong, dan secara data kita bisa melihat," ujar Wahyu.

Wahyu pun mengaku jika pihaknya telah melakukan panggilan terhadap empat perusahaan penguasa pasar tapioka di Lampung, namun hanya satu yang hadir.

"Kami sudah mencoba mengundang perusahaan yang melakukan impor tapioka ini, tapi dari 4 perusahaan tiga diantaranya belum datang," imbuhnya.

"Satu di antara perusahaan sudah datang dengan kooperatif dan menyampaikan data kepada kami, sedangkan tiga perusahaan lainnya belum ada keterangan."

Ditanya terkait identitas perusahaan yang dimaksud, Wahyu enggan membeberkan.