Kelapa Langka, HIPKI Desak Pemerintah Genjot Hilirisasi Kelapa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) mendesak pemerintah genjot hilirisasi kelapa demi mengantisipasi berkurangnya pasokan kelapa di dalam negeri, termasuk Lampung. 

Kebijakan hilirisasi ini diharapkan dapat mengurangi ekspor kelapa bulat yang mengancam keruntuhan industri pengolahan kelapa di Indonesia.

Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja mengatakan, ekspor kelapa bulat yang tak terkontrol berdampak terhadap berkurangnya pasokan kelapa dalam negeri.

Selain itu, kemarau ekstrem yang terjadi tahun lalu mengakibatkan produksi kelapa merosot.

Dampaknya harga kelapa naik dua kali lipat untuk industri.

Kelangkaan pasokan kelapa, lanjut dia, membuat produksi pengolahan kelapa menurun.

Produk turunan dari kelapa yakni santan, tepung kelapa, dan konsentrat air kelapa.

Termasuk industri arang yang memproduksi briket dan karbon aktif.

Rudy mengungkapkan, saat ini beberapa industri maupun UMKM pengolahan kelapa sudah gulung tikar karena tidak sanggup lagi beroperasi.

"Kalau ini dibiarkan, kami khawatir tiga bulan ke depan kalau tidak ada kebijakan solusi dari pemerintah, mungkin kondisinya akan semakin parah," ujar Rudy saat dihubungi Tribun Lampung, Senin (10/3).

Sebab, menurut dia, Indonesia saat ini merupakan satu-satunya negara penghasil kelapa di dunia yang masih membiarkan ekspor kelapa bulat tanpa ada kebijakan.

"Permintaan produk kelapa global sebenarnya cukup bagus, tapi saat ini industri kelapa secara keseluruhan itu hanya berjalan 30 persen dari kapasitas karena harga kelapa meroket dari Oktober tahun lalu," kata Rudy.

Oleh karena itu, HIPKI mendorong pemerintah melakukan tindakan nyata sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot hilirisasi di sektor pertanian/perkebunan, khususnya kelapa.

Ditambahkan Rudy, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa (PJHK) pada 30 September 2024.

Namun, hingga saat ini HIPKI masih menganggap implementasi dari PJHK tersebut masih bersifat wacana.

"Sejauh ini, wacana hilirisasi kelapa yang dicanangkan oleh pemerintah ini belum terasa efeknya kepada kami," ucap Rudy.

Lebih lanjut, Rudy optimistis Indonesia punya kapasitas produksi untuk mengembangkan industri olahan kelapa berkelanjutan, sehingga hilirisasi kelapa bisa berjalan.

Menurut dia, peran pemerintah sangat penting dalam memperbaiki dan menjaga kredibilitas dalam kesungguhan mendorong kebijakan hilirisasi kelapa.

"Kami tidak ingin produk santan dari industri dalam negeri tidak bisa memproduksi karena tidak ada bahan baku, dan malah kita impor dari luar negeri, sementara bahan bakunya berasal dari Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lampung Mikdar Ilyas mendorong supaya pemerintah daerah melakukan kajian terhadap komoditas kelapa di Lampung.

"Kalau memang pemerintah daerah melihat ada peluang bagus untuk ekspor, jangka panjang ke depan maka solusinya adalah melakukan pembinaan," katanya.

Mikdar mengatakan, pemerintah bisa mencari bibit kelapa unggul untuk petani dengan mengembangkan perkebunan yang modern.

"Ini perlu dikaji, kalau memang peluang jangka panjangnya bagus, ini bisa jadi solusi hilirisasi hasil pertanian atau perkebunan di Lampung selain singkong," ucap dia.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / HURRI AGUSTO )