Soroti Konflik Satwa dan Manusia di Lampung Barat, Parosil: Harus Ada Solusi Terbaik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyoroti konflik satwa liar dan manusia yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dan Suoh.

Diketahui, konflik tersebut membuat warga BNS dan Suoh Lampung Barat yang berada di kawasan TNBBS diminta agar meninggalkan kawasan.

Parosil mengatakan, hal itu menjadi permasalahan yang serius sehingga perlu adanya pengkajian, penagangan, penyelesaian yang baik dari pihak terkait di Lampung Barat.

Dalam hal ini, Pemkab, Polri, TNI, TNBBS maupun pihak terkait lainnya harus berkoordinasi sesuai dengan koridor aturan yang berlaku baik UUD atau Pilpres. 

“Hari ini Lampung Barat menjadi sorotan terutama di Suoh dan BNS,” ujar Parosil saat berkunjung ke Kecamatan Suoh dan BNS hari ini, Selasa (11/3/2025).

“Keresahan yang terjadi di Suoh dan BNS terutama warga yang berkebun di TNBBS ini bermula dari konflik satwa liar,” sambungnya.

Menurut bupati yang akrab disapa Pakcik itu, harus ada solusi terbaik soal imbauan agar masyarakat segera keluar dari kawasan TNBBS.

Sebab menurutnya, masyarakat yang menempati kawasan hutan TNBBS tersebut bukan untuk mencari kekayaan melainkan untuk bertahan hidup. 

“Karena tidak boleh suatu keputusan itu diambil oleh satu konstitusi saja. Keputusan itu akan berdampak luas baik itu sesama sosial, politik," ucapnya.

Pakcik mengatakan, upaya itu bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan TNBBS dengan cara persuasif.

"Dengan cara meminta masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari jangan secara perseorangan atau sendiri namun dilakukan dengan bersama-sama,” jelas dia.

“Lalu mengimbau jika masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah agar jangan lagi bermukim di wilayah TNBBS," tambahnya.

Dalam hal ini, ia juga menyatakan bahwa dirinya setuju jika akan dilakukan penurunan terhadap masyarakat yang berada di TNBBS.

Namun kembali lagi, upaya tersebut juga harus memiliki solusi terbaik untuk masyarakat yang sedang mencari rezeki di kawasan itu.

"Maksud saya sangat setuju jika kita mensosialisaikan penerunan masyarakat dari kawasan hutan TNBBS,” paparnya.

“Namun harus dengan cara humanis dan bijaksana.

Kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka, harus bisa menjamin keberlanjutan hidup mereka," terusnya.

Terakhir orang nomor satu di Lampung Barat itu berharap keresahan masyarakat Suoh dan BNS terkait teror satwa liar tersebut segera berakhir.

“Poin paling penting dari sudut pandang Pak Bupati dari pertemuan ini bagaimana suasana bisa selasu aman dan damai,” ucapnya.

“Puasa dan Idul Fitri tahun ini masyarakat kita dapat menjalani dengan tenang, khusuk serta tenteram, jangan ada rasa keresahan,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial terkait penyelesaian konflik satwa liar yang berada di Suoh dan BNS.

Menurutnya, penyelesaian konflik satwa liar dan manusia di lokasi tersebut harus dipelajari secara bijak dan komprehensif.

“Karena kalau kita lihat program HKM, konsep dari HKM itu sendiri Pak Bupati bupati ada kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pemda dengan petani yang menggarap di kawasan,” jelasnya.

“Dalam hal ini, masyarakat tentunya bisa mengambil hasilnya dan melindungi kawasan hutannya," sambung Edi.

Edi Novial berharap dengan adanya Pilpres Nomor 5 tahun 2025 bisa lakukan konsultasi kepada Kementerian Kehutana.

“Karena yang pertama. Pilpres itukan ditarhetkan masalah sawit, perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan di sini belum ada,” sebutnya.

“Hanya ada petani murni ga g menggarap kebun, tidak ada yang sampaikan dengan lima hektar untuk satu orang," lanjutnya. 

Artinya, lanjut Edi, penyelesaian konplik yang melibatkan orang banyak ini harus dengan bijaksana dna solutif.

“Jangan sampai justru hal ini malah menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” pungkas Edi.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputra)