Temu Wacana DKL 2025 Hasilkan Maklumat yang Jadi Kompas Baru Seni Budaya Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Semangat kolaborasi dan perjuangan kolektif para seniman dan pegiat budaya se-Lampung berkobar dalam Temu Wacana Dewan Kesenian se-Lampung 2025. 

Forum yang diselenggarakan di Hexton Hotel pada Rabu, 31 Juli 2025 ini menjadi saksi lahirnya Maklumat Dewan Kesenian se-Provinsi Lampung 2025, sebuah deklarasi yang menjadi kompas baru bagi ekosistem seni dan budaya di Bumi Ruwa Jurai.

Acara dibuka oleh Ketua Dewan Kesenian Lampung (DKL)  Satria Bangsawan, yang menegaskan peran vital Dewan Kesenian sebagai "lokomotif" gerakan budaya. 

"Kita tak hanya pelestari, tapi penggerak. Dewan Kesenian harus menjadi mitra strategis pemerintah, menggulirkan ide dan meneguhkan aksi dalam pembangunan kebudayaan Lampung," ucapnya dengan nada penuh keyakinan.

Mewakili Gubernur Lampung, Firsada menyambut forum ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat arah kebijakan budaya daerah. 

"Kita butuh lebih dari sekadar program. Kita butuh sinergi lintas sektor yang berakar pada semangat kolektif," ungkapnya, sembari menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat.

Dalam tiga sesi diskusi strategis yang menyusul, gagasan-gagasan tajam dan reflektif berseliweran. 

Pada sesi pertama, Restu Gunawan dari Kementerian Kebudayaan mengajak Dewan Kesenian untuk menempuh jalur baru: menjadi kurator dan penjaga arah kebijakan budaya. 

Ia menekankan pentingnya reposisi kelembagaan agar Dewan Kesenian tak semata menjadi pelaksana kegiatan, tetapi pusat gagasan dan arah.

Sesi kedua menjadi ajang tumpah gagasan antara Deni Ribowo (Komisi V DPRD Lampung) dan Iwan Nurdaya Djafar, budayawan serta Sekretaris Akademi Lampung. 

Deni menegaskan dukungan politik adalah fondasi utama kebudayaan yang sehat.

"Tanpa komitmen politik, seni akan hanya menjadi perayaan sesaat, bukan warisan yang mengakar," katanya lantang.

Sesi puncak intelektual hadir lewat paparan Irawan Karseno, Ketua Koalisi Seni. Ia menegaskan bahwa Dewan Kesenian tak cukup diisi oleh seniman saja.

Menurutnya, harus ada kekuatan dari ahli hukum, ekonomi, hingga kebijakan publik agar suara budaya masuk ke ruang pengambilan keputusan. 

"Kita butuh kepemimpinan kolektif. Hanya dengan begitu, Dewan Kesenian bisa hidup dan relevan," Ujarnya.