Pemprov Lampung Dorong Sertifikasi Halal dalam Program MBG

“Program ini bagus karena tujuannya mulia, membantu masyarakat. Hanya saja pelaksanaan di lapangan masih memiliki catatan perbaikan,” ujar Syukron, Selasa (7/10/2025).

Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan, program MBG tidak melibatkan pemerintah daerah, termasuk DPRD.

Akibatnya, lembaganya sempat kesulitan mendapatkan informasi teknis yang jelas. “Awalnya MBG itu tidak melibatkan pemerintah daerah, termasuk DPRD. Jadi ketika kami konfirmasi ke pemerintah pun mereka belum mengetahui pasti teknisnya,” jelasnya.

Namun, menurut Syukron, kondisi tersebut kini mulai membaik karena pemerintah daerah sudah dilibatkan. 

Bahkan sudah dibentuk Satgas pengawas MBG untuk memantau jalannya program di lapangan.

Terkait dorongan moratorium sertifikasi dapur, DPRD akan lebih dulu mempelajari usulan tersebut.

“Kami akan rapat dan memanggil Satgas serta dinas terkait untuk menanyakan langsung informasi dari mereka. 

Selain itu, kami juga akan turun ke lapangan melihat langsung kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada pemanggilan khusus terkait MBG, baru sebatas pembahasan teknis di awal.

Namun, setelah adanya Satgas, DPRD berencana mengundang pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih rinci.

Syukron juga menyoroti tingginya kasus keracunan di Lampung yang mencapai sekitar 571 kasus di sejumlah wilayah.

“Itu menjadi perhatian kami. Setelah Satgas terbentuk, tentu mereka akan kami undang ke DPRD untuk memberikan laporan,” katanya.

Sementara soal anggaran program MBG di daerah, Syukron mengaku DPRD belum menerima informasi pasti.

“Sejauh ini belum ada dan kami belum mengetahui pasti terkait anggaran itu. Tapi saya rasa ke depan akan ada penyesuaian,” pungkasnya.(ryo)

Proses Administrasi dan Audit

Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, Marwansyah, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerbitkan sertifikasi halal untuk MBG.