Sekolah di Bandar Lampung Akui Belum Lihat Wujud Sertifikat SLHS dan Halal Dapur MBG

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sejumlah sekolah di Bandar Lampung mengaku belum pernah melihat secara fisik sertifikat penting yang wajib dimiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, pihak sekolah mengaku sejauh ini belum mengalami permasalahan berarti terkait implementasi program MBG di Sekolahnya.

Diketahui, pemerintah telah sepakat menerapkan tiga sertifikasi wajib, yaitu SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan sertifikasi halal, yang kesemuanya akan dilengkapi pengakuan dari BPOM sebagai standar wajib operasional SPPG. 

Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut dari 8.583 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, hanya 34 yang mengantongi SLHS hingga 22 September 2025.

Di Bandar Lampung, Guru Koordinator program MBG di SMPN 25 Bandar Lampung, Sulistyawati, S.Pd, mengakui pihaknya belum pernah melihat fisik sertifikat yang dimaksud.

"Untuk sertifikat itu saya pribadi belum lihat wujudnya, karena kami ini hanya ditunjuk sebagai koordinator di sekolah," ujar Sulis saat diwawancara, Senin (13/10/2025).

Hal senada diungkapkan, Kepala MIN 2 Bandar Lampung, Untung Pribadi.

"Setiap hari kami memang diberi tahu soal menu makanan sampai termasuk kandungan gizinya, tapi kalau untuk sertifikat itu kami belum pernah lihat fisiknya seperti apa," katanya.

Meski begitu, kedua sekolah ini mengakui sejauh ini program MBG berjalan tanpa kendala berarti terkait keamanan pangan. 

Di SMPN 25 Bandar Lampung, yang baru berjalan sekitar dua minggu sejak akhir September 2025, Sulistyawati menilai makanan yang disajikan halal dan layak konsumsi.

"Kalau menunya enggak ada yang aneh-aneh, insyaAllah sehat sih," kata dia.

Sementara itu, MIN 2 Bandar Lampung yang sudah melaksanakan program ini sejak sekitar dua bulan lalu, yakni Agustus 2025, juga menyampaikan hal serupa. 

"Kita sudah berjalan hampir 2 bulan, sejauh ini ya belum ada keluhan sama sekali baik itu soal gizi soal menu ya belum ada sih keluhan dari siswa," ujar Untung Pribadi. 

Untuk memastikan kelayakan konsumsi, kedua sekolah menerapkan SOP ketat, di mana di SMPN 25 guru mencicipi makanan terlebih dahulu.

Hal serupa juga diterapkan di MIN 2 Bandar Lampung, di mana terdapat tiga orang yang bertugas mencicipi setiap hari, termasuk Kepala Sekolah

"Di sekolah ini ada sekitar 600 siswa, yang mengembalikan ompreng secara utuh itu paling ada 30 siswa, mungkin karena sudah bawa bekal dari rumah atau ada alasan lain," kata Untung.

Di sisi lain, Sulistyawati dari SMPN 25 mencatat bahwa keluhan yang paling sering muncul dari siswa SMP adalah soal penyajian dan variasi menu yang dianggap terlalu minimalis.

"Untuk menunya, siswa banyak yang bilang kalau minimalis banget, lauk biasanya, tempe kering, sayur, sama buah pisang atau jeruk. Tapi siswa sih tetap antusias dan senang-senang aja," ucap dia.

Dia pun mengatakan ada beberapa siswa yang mengeluh lantaran merasa tak selera dengan menu yang disajikan.

"Jadi sekolah kami ini satu dapur dengan sekolah SD dan TK, cuma kami yang SMP jadi banyak yang komentar kurang ada bumbu pedasnya. Kan selera makan anak SMP itu berbeda dengan anak TK dan anak SD," imbuh Sulistyawati.

"Untuk keluhan-keluhan ini sudah kami sampaikan secara berkala juga, ke pihak SPPG, akhirnya baru-baru ini benu buahnya ada kelengkeng," lanjutnya.

Soal sertifikat, Kepala MIN 2, Untung Pribadi, berharap pihak dapur dapat memberitahu dan memberikan jaminan terkait sertifikat keamanan pangan.

"Kalau sekolah pastinya ingin pihak dapur supaya transparan, supaya bisa meningkatkan kepercayaan dari siswa maupun orang tuanya terhadap program ini," pungkas Untung.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)