Pemprov Lampung dan Kemenkeu Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan Daerah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjalin sinergi dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah, mempercepat penyerapan anggaran, serta memastikan penyelesaian kegiatan akhir tahun berjalan optimal.

Sinergi tersebut terjalin melalui pertemuan antara Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandar Lampung, serta perwakilan Bidang I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sekprov, Kantor Gubernur, Selasa (15/10/2025).

Dalam pertemuan itu, tim DJPb menyampaikan pentingnya disiplin waktu dalam penyelesaian kontrak, berita acara serah terima (BAST), hingga pendaftaran di KPPN agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

“Kami menekankan agar setiap satuan kerja lebih disiplin dalam penyelesaian administrasi dan pengajuan dokumen. Permintaan dispensasi atas keterlambatan dokumen hanya dapat diberikan satu kali,” kata perwakilan DJPb Lampung.

Marindo Kurniawan menyambut baik hal tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga koordinasi antarlembaga, terutama antara organisasi perangkat daerah (OPD), KPPN, dan BPKAD, agar pengelolaan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan berjalan efektif.

“Kita ingin seluruh proses administrasi dan pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan. Koordinasi dengan KPPN dan BPKAD harus terus dijaga agar tidak ada hambatan dalam realisasi anggaran,” kata Marindo.

Ia juga mengingatkan agar setiap OPD menjaga efisiensi pelaksanaan kegiatan, mencegah potensi pemblokiran anggaran, serta memastikan seluruh tahapan pengawasan dilakukan sesuai regulasi.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Lampung, antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas PMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PSDA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMD dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, serta Biro Administrasi Pembangunan.

Marindo menyampaikan komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat penyelesaian kegiatan dan pencairan dana menjelang akhir Tahun Anggaran 2025.

“Sinergi ini bukan hanya untuk mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung,” kata Marindo.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)