PT Pos Bandar Lampung Belum Dapat Instruksi Salurkan BLT

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dicairkan pada Senin (20/10/2025). 

Namun, PT Pos Bandar Lampung mengaku belum menerima instruksi untuk menyalurkan BLT. 

Manajer Pelayanan dan Operasi PT Pos Indonesia KCU Bandar Lampung Ilham mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi apa pun soal penyaluran BLT. 

"Kami belum menerima, baik data atau kapan penyaluran BLT Kesra tersebut," kata Ilham, Senin (20/10/2025). 

"Kalau di Lampung belum ada informasi soal BLT. Kami masih menunggu instruksi dari kantor pusat," lanjutnya. 

Diketahui, pemerintah memastikan program BLT senilai total Rp 30 triliun bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah dicairkan, Senin (20/10/2025). 

Program ini diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025, dengan nominal Rp 300 ribu per bulan per keluarga.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, penerima manfaat akan langsung menerima Rp 900 ribu sekaligus pada pencairan pertama. 

“Jadi dalam tiga bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya, mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300 ribu. Nanti mulai hari Senin, minggu depan, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900 ribu,” kata Teddy di Tangerang, Minggu (19/10/2025). 

Teddy menjelaskan bahwa pencairan BLTS 2025 dilakukan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia. 

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. 

“Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbara-nya, kemudian kantor pos juga. Jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya, uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima. Dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya. 

Program BLTS ini, kata Teddy, telah resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2025) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. 

Menurut Teddy, bantuan tunai ini merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025. 

“BLT tiga bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Jadi totalnya untuk 35,04 juta KPM itu Rp 30 triliun, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu,” ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/10/2025). 

Berdasarkan perhitungan pemerintah, BLT tambahan ini dapat menjangkau hingga 140 juta jiwa, dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat anggota. 

“Inilah kenapa kita melakukan efisiensi, jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Dan ini hasilnya, dalam minggu depan ini dapat dirasakan oleh 35 juta keluarga yang artinya mencakup 140 juta orang,” jelas Teddy. 

Seskab menambahkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut bertujuan agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada program kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sebagai informasi, BLT sementara ini merupakan tambahan di luar program BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako. 

Teddy berharap pencairan BLT sebesar Rp900 ribu per keluarga ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun dan masa sekolah anak-anak. 

“Kita berharap bantuan ini bisa membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan di masa sekolah, maupun untuk membantu perekonomian masyarakat,” ujar Teddy.

Keluarga penerima BLT tambahan ini merupakan kelompok desil 1–4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN), atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus memperkuat program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. 

“Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” kata Saifullah Yusuf. 

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)