Dapur SPPG di Lampung Gandeng Peternak Unggas Kelola Limbah Makanan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mencatat, timbulan sampah dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu mencapai 101 ton per hari.

Jumlah tersebut berasal dari aktivitas sekitar 450 dapur SPPG yang telah beroperasi di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Pengendali Dampak Lingkungan DLH Provinsi Lampung, Ahmad Jhon Viktor, menjelaskan satu dapur SPPG rata-rata menghasilkan sekitar 0,225 ton atau 225 kilogram sampah per hari.

“Kalau dirata-ratakan, satu SPPG menghasilkan sekitar 225 kilogram sampah per hari. Dengan total sekitar 450 dapur aktif, timbulan sampahnya bisa mencapai 101 ton per hari. Mayoritas berupa sampah organik,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Ahmad Jhon menambahkan, sebagian besar dapur SPPG telah bekerja sama dengan bank sampah, peternak unggas, maupun budi daya maggot untuk memanfaatkan limbah organik tersebut.

“Sebagian dapur sudah menjalin kerja sama dengan bank sampah, ada juga yang dimanfaatkan untuk budi daya maggot dan peternak unggas,” katanya.

Sebagai langkah inovatif, DLH Lampung juga sedang melakukan uji coba pengolahan sampah organik cair menggunakan mikroorganisme.

“Kemarin mikroorganismenya sudah dimasukkan dan kini sedang diuji coba di Agropark selama tiga bulan. Sekitar 500 kilogram sampah sudah diambil untuk uji coba awal,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Lampung, Junaedi Rahmad, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian khusus terkait pengelolaan sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan pengelolaan limbah MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah MBG ini masih dalam tahap kajian. Nantinya, jumlah dan mekanisme pengelolaannya akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten/kota,” ujar Junaedi.

Ia menegaskan, pengelolaan limbah nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara DLH provinsi akan fokus pada aspek kebijakan dan regulasi.

“Pemerintah provinsi fokus pada kebijakan dan pengaturan, sedangkan pengelolaan teknisnya nanti menjadi kewenangan kabupaten/kota,” tambahnya. (ryo)

Diolah Jadi Limbah Organik

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, mendorong agar limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terbuang percuma.

Ia meminta agar sisa bahan makanan dari dapur MBG dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat, seperti pupuk organik dan pakan ternak.

Menurut Elly, program MBG memiliki dampak besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di berbagai lapisan.

Ia menilai, selain memberikan asupan gizi bagi masyarakat, program tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan nelayan di daerah.

“Program MBG ini sangat besar manfaatnya. Dari peternak, petani, sampai nelayan bisa hidup. Bahkan juga menyerap ribuan tenaga kerja,” kata Elly saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/10).

Namun, Elly menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah MBG agar tidak mencemari lingkungan.

Ia meminta pemerintah konsisten memantau sekaligus mendorong pemanfaatan limbah dari dapur MBG agar bisa bernilai ekonomi.

“Kami minta pemerintah benar-benar melakukan pengawasan. Saya lihat di media sosial ada pengusaha di Bandar Lampung yang sudah mengolah limbah MBG jadi pupuk. Ini contoh baik yang perlu didorong,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagian besar limbah MBG berasal dari sisa sayuran yang sebenarnya dapat diolah menjadi pupuk organik atau pakan ternak seperti ayam, bebek, dan ikan.

Karena itu, Elly mendorong adanya pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dapur MBG maupun yayasan yang terlibat dalam program tersebut.

“Limbah MBG bukan limbah berbahaya. Justru bisa dimanfaatkan. Pemerintah perlu membuka ruang dan pelatihan agar dapur MBG atau yayasan bisa mengolah limbah ini menjadi pupuk dan pakan,” tegasnya.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )