Berita Lampung

REI Sebut Konsumen di Lampung Sulit Dapat KPR

Tantangan utama pelaksanaan program rumah subsidi di Lampung saat ini bukan lagi keterbatasan kuota.

Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
SULIT DAPAT KPR - Wakil Ketua DPD REI Lampung Bidang Perbankan dan Pembiayaan Erson Agustinus menyebutkan, calon konsumen sulit mendapatkan persetujuan KPR dari bank. 

Menurut Erson, kebutuhan rumah di Lampung masih cukup tinggi, dengan angka backlog atau kekurangan hunian mencapai sekitar 120 ribu unit. 

Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pengembang perumahan.

Ia menambahkan, Bank BTN Cabang Bandar Lampung menjadi salah satu penyalur utama kredit rumah subsidi, dengan target penyaluran mencapai 3.000 unit pada tahun ini. “Sekitar separuhnya sudah terealisasi,” kata Erson.

Erson juga menyoroti masih terbatasnya akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan pekerja mandiri lainnya. 

Padahal, menurutnya, kelompok tersebut memiliki potensi besar menjadi penerima manfaat rumah subsidi.

“Kalau keran sektor informal dibuka, penerima KPR subsidi akan jauh lebih banyak. Pendapatan mereka sebenarnya cukup, hanya saja belum bisa dinilai secara formal oleh perbankan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar perbankan dapat bekerja sama dengan komunitas atau asosiasi sektor informal dalam melakukan penilaian kelayakan calon debitur. 

“Bisa juga dibuat program pra-KPR, misalnya calon debitur diminta membuka rekening selama dua sampai tiga bulan agar penghasilannya bisa dipantau,” jelasnya.

Luncurkan KPP

Pemerintah sendiri baru saja meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), atau sebelumnya dikenal dengan istilah KUR Perumahan. 

Peluncuran KPP dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran KPP di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025). 

Hadirnya KPP dianggap dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dan renovasi rumah guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Melalui KPP, pemerintah akan memberikan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/ pembiayaan investasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa individu/perorangan dan/atau badan usaha untuk mendukung program prioritas bidang perumahan. 

"Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat," ujar Airlangga. 

Airlangga berharap agar gubernur, bupati serta wali kota serta perbankan penyalur dari seluruh provinsi di Indonesia ikut mendukung penyaluran KPP. 

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved