Menkop Sebut Lampung Tercepat Siapkan Koperasi Merah Putih

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono mengatakan, penguatan koperasi merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden untuk mengembalikan semangat ekonomi Pancasila.

“Presiden ingin negara kembali hadir dalam sistem ekonomi nasional. Koperasi adalah jalan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, bukan sekadar pelengkap pasar bebas,” ujar Ferry di kantor Pemprov Lampung, Rabu (12/11/2025).

Ferry menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki tiga fungsi utama: menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, menjadi offtaker hasil pertanian desa, dan menjalankan program pemerintah seperti bantuan sosial.

Kemenkop UKM menargetkan 80 ribu Koperasi Merah Putih akan siap beroperasi pada Maret 2026 di seluruh Indonesia.

Ferry menyebut Lampung termasuk provinsi tercepat dalam menyiapkan koperasi tersebut.

“Lampung adalah provinsi tercepat menyelesaikan pembentukan badan hukum koperasi tahap pertama. Ini menunjukkan semangat kolaboratif yang tinggi,” katanya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat peran koperasi desa melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa dan penyerahan bantuan CSR sarana prasarana koperasi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Lampung, kejaksaan, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung program nasional Jaga Desa.

Acara dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Plt Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam sambutannya, Jihan menegaskan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat yang dimulai dari desa.

Ia menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah.

“Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan potensi unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Kini kami sedang menata ekosistem hilirisasinya melalui kolaborasi dan sinergi antarpihak,” ujar Jihan.

Jihan mengatakan hingga pertengahan 2025, sebanyak 2.651 desa dan kelurahan di Lampung telah memiliki Koperasi Merah Putih berbadan hukum resmi.

Capaian itu menjadikan Lampung salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di desa.

“Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif,” katanya.

Jihan juga berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pembiayaan koperasi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025, agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan berdaya.

Selain itu, Pemprov Lampung mendorong Bank Himbara dan BUMD, termasuk Bank Lampung, untuk menyinergikan kebijakan pembiayaan koperasi guna mempercepat perputaran ekonomi desa.

Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani menekankan pentingnya pendampingan hukum melalui program Jaga Desa untuk memastikan koperasi berjalan transparan dan bebas penyimpangan.

“Peran kami adalah mengawal agar aset koperasi tercatat dengan baik dan menjadi milik desa. Pendampingan dilakukan agar pengelolaan dana desa lebih tertib dan koperasi berjalan baik,” ujar Reda.

Ia menyebut, jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa meningkat dari 187 kasus pada 2023 menjadi 459 kasus hingga September 2025.

Karena itu, sistem pengawasan digital melalui Jaga Desa dinilai penting.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan CSR dari Kejati Lampung dan PT Bukit Asam Tbk kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk mendukung sarana dan prasarana koperasi desa.

Selain itu dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Bank Tanah dan Kejaksaan Agung tentang sinergitas dukungan program prioritas nasional.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan lahan aset desa untuk pengelolaan koperasi, masing-masing di Desa Tanjung Inten (1.000 meter persegi), Desa Beraja Sakti (1.050 meter persegi), Desa Sukaraja (1.319 meter persegi), dan Desa Gunung Tapa (4.251 meter persegi).

Sebanyak 32 koperasi desa/kelurahan se-Lampung juga menerima papan tanda dan bantuan sarana prasarana, serta penyerahan Sertifikat Penghargaan Menteri Koperasi RI kepada Wakil Gubernur Lampung atas pencapaian tercepat nasional pembentukan koperasi desa.

Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemprov Lampung berharap Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)