Sambangi Lampung, Kemenkop Target 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Maret 2026

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kemenkop UKM menargetkan 80 ribu Koperasi Merah Putih akan siap beroperasi pada Maret 2026 di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).

“Presiden ingin negara kembali hadir dalam sistem ekonomi nasional. Koperasi adalah jalan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, bukan sekadar pelengkap pasar bebas,” ujar Ferry.

Ferry mengatakan, pembangunan koperasi desa terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Hingga kini tercatat hampir 18 ribu titik tanah yang sudah terinventarisasi dalam sistem Kemenkop UKM.

Dari jumlah itu, sekitar 12 ribu titik sedang dalam tahap pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya.

“Kami sampaikan bahwa telah terdata hampir 18 ribu titik tanah yang masuk sistem Kemenkop UKM, dan 12 ribu di antaranya sedang dibangun,” ujar Ferry.

Ia menargetkan hingga akhir November 2025 jumlah lokasi pembangunan mencapai 20 ribu titik.

Pemerintah terus melakukan inventarisasi setiap hari agar total lahan mencapai 30 ribu titik.

“Insya Allah Maret 2026 seluruh pembangunan fisik, gerai, gudang, dan sarana pendukung untuk 80 ribu koperasi bisa selesai. Setelah itu kita masuk tahap operasional,” kata Ferry.

Ferry juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak termasuk di Provinsi Lampung yang dinilai memiliki progres cepat dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor akan mempercepat proses operasionalisasi koperasi serta memastikan sistem pengawasan dan mitigasi risiko berjalan baik.

“Kami yakin Koperasi Desa Merah Putih di Lampung akan memberi manfaat besar bagi masyarakat, dan kembali menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Kemenkop UKM juga tengah melakukan relaksasi terhadap sejumlah regulasi dan petunjuk teknis untuk mempercepat implementasi program.

Ke depan, koperasi desa akan dikelola secara profesional dan modern. 

“Akan hadir 80 ribu unit ritel modern desa, termasuk apotek, klinik, gudang logistik, serta lembaga pembiayaan yang dikelola koperasi,” jelasnya.

Pemerintah juga merekrut tenaga bisnis asisten yang akan membimbing pengurus koperasi serta memberikan pelatihan bagi pengelola di tingkat desa.

“Modal program akan digunakan sebagian untuk investasi bangunan dan sebagian lagi untuk modal kerja, termasuk pengadaan barang kelengkapan koperasi,” ujarnya.

Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Lampung, kejaksaan, dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung program nasional Jaga Desa.

Acara itu juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Plt Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Potensi Pertanian

Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat yang dimulai dari desa.

Ia menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah.

“Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan potensi unggulan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Kini kami sedang menata ekosistem hilirisasinya melalui kolaborasi dan sinergi antarpihak,” ujar Jihan.

Jihan mengatakan, hingga pertengahan 2025, sebanyak 2.651 desa dan kelurahan di Lampung telah memiliki Koperasi Merah Putih berbadan hukum resmi.

Capaian itu menjadikan Lampung salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di desa.

“Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif,” katanya.

Jihan juga berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pembiayaan koperasi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025, agar koperasi desa dapat segera beroperasi dan berdaya.

Selain itu, Pemprov Lampung mendorong Bank Himbara dan BUMD, termasuk Bank Lampung, untuk menyinergikan kebijakan pembiayaan koperasi guna mempercepat perputaran ekonomi desa.

Jihan mengatakan, sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi tumpuan penting dalam memperkuat perekonomian daerah.

“Tanah kita subur dan masyarakatnya pekerja keras. Potensi pertanian seperti padi, jagung, dan ubi kayu menempatkan Lampung pada posisi teratas secara nasional,” ujar Jihan.

Ia menuturkan, Pemprov Lampung saat ini tengah menata ekosistem hilirisasi pertanian melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satunya lewat program Desa Ku Maju yang menjadi wadah hilirisasi komoditas unggulan dari desa.

Menurut Jihan, minat investasi di sektor pertanian Lampung juga terus meningkat. “Banyak pihak kini tertarik berinvestasi dan memperkuat rantai pasok komoditas utama di Lampung,” kata dia.

Ia menambahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung kini mencapai Rp 483 triliun dengan pendapatan per kapita sekitar Rp 51 juta.

“Angka ini menunjukkan peluang kita masih besar untuk tumbuh melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan industri pengolahan,” pungkasnya. 

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan CSR dari Kejati Lampung dan PT Bukit Asam Tbk kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk mendukung sarana dan prasarana koperasi desa. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Bank Tanah dan Kejaksaan Agung tentang sinergi dukungan program prioritas nasional.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan lahan aset desa untuk pengelolaan koperasi, masing-masing di Desa Tanjung Inten (1.000 meter persegi), Desa Beraja Sakti (1.050 meter persegi), Desa Sukaraja (1.319 meter persegi), dan Desa Gunung Tapa (4.251 meter persegi).

Sebanyak 32 koperasi desa/kelurahan se-Lampung juga menerima papan tanda dan bantuan sarana prasarana, serta penyerahan Sertifikat Penghargaan Menteri Koperasi RI kepada Wakil Gubernur Lampung atas pencapaian tercepat nasional pembentukan koperasi desa.

Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemprov Lampung berharap Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)