Hindari Krisis Energi Meluas, Gencatan Senjata Permanen AS-Iran Harus Dilakukan

Ringkasan Berita:

• Dosen Universitas Lampung nilai gencatan senjata permanen AS–Iran penting cegah krisis energi.
• Selat Hormuz jadi kunci stabilitas pasokan minyak dunia.
• Konflik berpotensi picu krisis ekonomi & perebutan energi global.
• Solusi ideal lewat diplomasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
• Lampung didorong kembangkan biofuel & komoditas unggulan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Solusi gencatan senjata permanen antara Amerika Serikat dan Iran, yang dalam beberapa minggu berperang, wajib dilakukan demi menghindari krisis energi meluas.

Hal tersebut disampaikan Dosen Bagian Hukum Internasional di jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Lampung (Unila), Bayu Sujadmiko.

Bayu juga menyoroti dampak besar konflik global yang tengah berlangsung terhadap stabilitas geopolitik dan energi dunia.

Menurutnya, situasi tersebut telah mengguncang tatanan global dan berpotensi memicu krisis yang lebih luas jika tidak segera mereda.

Bayu menjelaskan, salah satu titik krusial dalam konflik saat ini adalah Selat Hormuz, yang meskipun hanya menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak dunia, memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas energi global.

Baca juga: Gencatan Senjata AS-Iran, Pengamat Bicara soal Peluang dan Tantangan bagi Lampung

Ia menegaskan, menjaga jalur tersebut tetap terbuka menjadi prioritas utama untuk mencegah krisis berkepanjangan.

"Gencatan senjata permanen menjadi solusi mendesak. Jika konflik berlanjut lebih dari dua minggu ke depan, potensi eskalasi ke sektor ekonomi dan perebutan sumber daya energi akan semakin besar," ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyoroti peran negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat dalam dinamika konflik energi global.

Menurutnya, perebutan sumber daya minyak berpotensi memicu konflik baru di berbagai kawasan.

Terkait pernyataan Donald Trump mengenai gencatan senjata, Bayu menilai hal tersebut perlu dikaji secara kritis dalam perspektif hukum internasional.

Ia menyebut bahwa langkah tersebut diduga lebih dipengaruhi tekanan ekonomi domestik AS akibat lonjakan harga minyak.

"Upaya perdamaian idealnya dilakukan melalui mekanisme multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, negosiasi regional, dan diplomasi kolektif," jelasnya.

Di sisi lain, Bayu mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tetap waspada terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Ia menilai optimisme harga stabil di kisaran 100 dolar AS per barel perlu disikapi hati-hati karena sangat bergantung pada kondisi geopolitik.

Di tengah ketidakpastian global, Bayu menekankan pentingnya langkah mitigasi di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Lampung.