Kunker ke Lampung, Wamenkes Tegaskan Pentingnya Deteksi Penyakit TB

Dalam kunjungannya ke Bandar Lampung, Benjamin didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.

Keduanya disambut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta jajaran Forkopimda.

Dalam pemaparannya, Wamenkes menyebut Lampung masuk dalam 11 provinsi penanganan prioritas TB. "Lampung masuk ke dalam 11 provinsi penanganan prioritas TB," ujarnya.

Wilayah prioritas ini didominasi provinsi di Pulau Jawa, sebagian Sumatera, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Menurut Wamenkes, penetapan ini bertujuan untuk memfokuskan alokasi sumber daya, logistik, serta intervensi program agar lebih intensif dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan tuberkulosis di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dari sektor kesehatan semata.

Dibutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar upaya penanggulangan penyakit ini berjalan efektif.

Wamenkes menyebut peran sejumlah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, hingga Kementerian Ketenagakerjaan sangat penting dalam mendukung penanganan TB.

Menurutnya, perbaikan kondisi lingkungan, termasuk hunian masyarakat, menjadi faktor krusial selain pengobatan pasien.

"Tidak bisa hanya mengobati pasien TB tanpa memperbaiki rumahnya. Semua sektor ini saling berkaitan," ujarnya.

Ia juga memaparkan data perkembangan kasus TB di Indonesia. "Pada tahun 2020, jumlah kasus TB diperkirakan mencapai 824 ribu, namun yang berhasil ditemukan baru sekitar setengahnya. Berkat kerja bersama berbagai pihak, capaian notifikasi kasus terus meningkat," ujarnya.

Khusus di Lampung, penemuan kasus bahkan sudah mendekati target nasional, yakni mencapai 98 persen notifikasi.

Sementara pada tahun 2025, dari estimasi 1.090.000 kasus TB di Indonesia, sebanyak 867.000 kasus telah ditemukan.

Benjamin pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam upaya penanggulangan TB, termasuk di daerah.

Ia mengungkapkan bahwa penanganan TB tidak cukup hanya melalui pendekatan medis, tetapi harus melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

"Penanganan TB tidak bisa hanya dari sektor kesehatan. Harus melibatkan kementerian lain seperti dalam negeri, desa, hingga tenaga kerja. Semua saling berkaitan," ujarnya.