Pro-Kontra Penerapan Pajak Kendaraan Listrik di Lampung

"Dulu waktu pakai motor bensin, minimal ganti oli sebulan sekali sekitar Rp 100 ribu. Kalau motor listrik tidak ada itu," tambahnya.

Meski demikian, ia tetap membandingkan aspek lain seperti pajak dan iuran wajib. 

Untuk kendaraan listrik saat ini, beban yang dibayarkan hanya SWDKLLJ sebesar Rp 35 ribu.

Sementara kendaraan konvensional memiliki komponen pajak tahunan yang lebih besar. 

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Asrul berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan listrik agar tetap memberikan insentif bagi masyarakat yang beralih ke energi ramah lingkungan.

"Kendaraan listrik ini kan bagian dari solusi, jadi seharusnya tetap didukung," ujarnya.

Pengguna motor listrik lainnya, Alvian Dendra, mengaku awalnya tertarik beralih ke motor listrik karena iming-iming efisiensi biaya serta kebijakan bebas pajak yang sempat digaungkan.

Namun, setelah beberapa waktu penggunaan, ia merasa manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara signifikan. 

"Dulu saya pakai motor konvensional juga tidak terlalu terasa beban pajaknya. Waktu beli motor listrik, katanya bebas pajak, tapi dampaknya belum terlalu terasa buat saya," ujarnya.

Sebagai pengguna dengan mobilitas tinggi, Alvian menilai motor listrik masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi operasional. 

Salah satu kendala utama adalah waktu pengisian daya baterai yang relatif lama dibandingkan pengisian bahan bakar konvensional.

Selain itu, ia juga mengungkapkan minimnya infrastruktur pendukung di Lampung, seperti stasiun pengisian daya cepat (fast charging) dan fasilitas penukaran baterai (battery swap) yang belum merata. 

"Kalau lagi buru-buru, charging itu jadi kendala. Belum lagi tempatnya juga masih terbatas," katanya.

Tak hanya itu, konsumsi listrik harian untuk pengisian baterai juga menurutnya cukup terasa, terutama jika digunakan secara intensif setiap hari. 

Di sisi lain, biaya perawatan menjadi perhatian serius.