Warga Pati Beri KPK Jamu saat Demo di Jakarta Supaya Tak Masuk Angin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Ratusan warga Pati, Jawa Tengah akhirnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (1/9/2025).

Kehadiran sekitar 350 warga Pati ke Jakarta untuk mengawal proses hukum kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) diduga melibatkan Bupati Sudewo.

Pantauan Tribunnews.com di depan gedung KPK pada Senin pukul 10.30 WIB, massa asal Pati tersebut sudah membentangkan sejumlah bendera merah putih dan spanduk.

Salah satu spanduk bertuliskan ‘Tangkap Bupati Pati Sudewo’. Mereka duduk di depan gedung KPK. 

Koordinator lapangan aksi, Supriyono alias Boto mengungkap Sudewo diduga menerima suap. Ada sejumlah alasan dugaan kuat keterlibatan Sudewo dalam kasus yang merugikan negara tersebut.

"Satu, dari KPK telah menyita uang 3 miliar [Rp3 miliar] di rumah pribadi Bapak Sudewo," ungkapnya. 

"Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta [Rp720 juta] di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum," tambahnya.

Menurutnya, tindakan pengembalian uang tersebut merupakan pengakuan bahwa dana itu adalah hasil tindak pidana. Karena itu, ia menuding KPK selama ini tidak serius mengembangkan kasus, melainkan hanya "mengkondisikan" agar Sudewo bisa lepas dari jerat hukum.

Meskipun diwarnai ancaman, pertemuan dengan perwakilan KPK membuahkan hasil awal. Supriyono menyatakan bahwa KPK berjanji akan berkoordinasi internal untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Sudewo kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Prabowo. "Hasilnya kita disuruh menunggu ya, untuk jamnya belum ada, belum ada kepastian," katanya.

Aksi yang diikuti sekitar 350 warga dari Pati ini juga diwarnai gestur simbolis.  Mereka memberikan jamu "Tolak Angin" kepada perwakilan KPK. "Kayaknya KPK itu masuk angin. Dan biar enggak masuk angin," sindir Supriyono.

Mengapa jamu diberikan, hal ini karena di Pati dikenal tradisi pengobatan herbal dan spiritual yang kuat, lahan pertanian subur yang cocok untuk tanaman obat, masyarakat yang masih mempraktikkan konsumsi jamu sebagai bagian dari keseharian.

Duduk Perkara Kasus 

Dalam kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo, nilai kerugian negara yang terungkap sejauh ini berasal dari aliran dana suap dan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudewo diduga menerima dana sebesar Rp720 juta dari proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. KPK juga menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.

Meski sebagian dana telah dikembalikan, KPK menegaskan bahwa pengembalian tidak menghapus unsur pidana, sesuai Pasal 4 UU Tipikor.