Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Pakai Sandal ke KPK

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gubernur Riau Abdul Wahid diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Riau sehari sebelumnya. 

Wahid datang bersama dua orang lainnya sekitar pukul 09.35 WIB. 

Gubernur Riau Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih, memakai sandal dan masker, serta membawa tas jinjing saat memasuki Gedung KPK. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa terdapat sembilan orang yang dibawa ke Jakarta dalam dua kloter. 

“Yang dibawa pada hari ini ada sembilan orang, nanti ada dua kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” kata Budi di Jakarta, Selasa. 

KPK mengamankan 10 orang dalam OTT yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau, Senin (3/11/2025) malam. 

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sepuluh orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujarnya. 

“Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” imbuhnya. 

Budi mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah uang yang disita dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid. 

“Nanti, termasuk itu ya. Ini sedang kami hitung juga,” kata Budi. 

Budi mengatakan, saat ini Gubernur Riau dan dua orang lainnya masih dalam pemeriksaan. 

"Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar dia.

Gubernur Keempat

Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar kelam kepala daerah di Riau yang terjaring KPK. 

Tercatat sudah tiga Gubernur Riau sebelumnya yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi. Namun, saat ini Abdul Wahid masih berstatus saksi. 

Jika terbukti, Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang terjerat lembaga antirasuah. 

Tiga gubernur sebelumnya yang ditangkap KPK yakni Saleh Djasit (periode 1998–2003), Rusli Zainal (periode 2003–2008 dan 2008–2013), dan Annas Maamun (Gubernur Riau periode 2014–2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau Teza Darsa mengatakan Pemprov Riau menghormati proses hukum yang tengah berjalan. 

"Kalau dari kita tetap kerja sama hormati proses hukum. Apapun itu, kita tunggu press release dari KPK. Kami belum tahu perkembangannya," kata Teza. 

Teza mengaku pihaknya hanya mendapat informasi bahwa Gubernur Riau dimintai keterangan. 

"Informasinya begitu. Kalau Kadis PUPR, saya rasa memang iya karena sudah banyak beredar infonya. Tapi, kalau Pak Gubernur, kami hanya dapat info dimintai keterangan," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara mengenai OTT terhadap kader PKB, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. 

Cak Imin mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh KPK. 

"Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja," ujar Cak Imin saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025). 

Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan bahwa ia belum memberikan instruksi apapun kepada kader-kadernya yang lain. Saat ini, PKB fokus untuk memantau perkembangan yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus tersebut. 

"Ya tentu kita lihat dulu. Belum ada instruksi apapun," kata Cak Imin.

Muzani Prihatin 

Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku prihatin Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK. 

Muzani berharap, persoalan yang menimpa Abdul Wahid bisa cepat selesai. "Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai. Kita ikut prihatin," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

Muzani berharap, kejadian yang menimpa Abdul Wahid bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. 

"Mudah-mudahan masalahnya bisa cepat selesai, dan ya ini jadi pelajaran bagi kita semua," imbuh dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga menanggapi OTT yang dilakukan KPK terhadap Abdul Wahid. 

Ia mengimbau agar semua kepala daerah melakukan introspeksi. 

“Terkait dengan OTT, jadi seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun untuk lebih bisa mawas diri,” ujar Puan dalam konferensi pers pimpinan DPR usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (4/11/2025). 

Puan menegaskan bahwa pimpinan DPR RI menghormati proses hukum yang kini tengah bergulir di KPK. 

Namun, dia berharap tidak ada lagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran agar OTT serupa tidak lagi terulang. 

“Ya, kita hormati proses hukumnya dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu,” pungkasnya. (Kompas.com)