Sosok Faisal Tanjung LSM Pelapor 2 Guru Gegara Uang Komite, 'Kenapa Saya Disalahkan?'

Ringkasan Berita:

• Sosok Faisal Tanjung ketua LSM di Luwu Utara, Sulawesi Selatan sosok pelapor dua guru.
• Faisal merasa disalahkan atas laporannya yang membuat dua guru diproses hukum hingga dipecat.
• Faisal dihujat setelah Presiden Prabowo membatalkan pemecatan dua guru hingga menandatangani surat rehabilitasi untuk keduanya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Sulawesi Selatan - Terungkap sosok Faisal Tanjung, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sosok pelapor dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Kedua guru tersebut sempat mendapat vonis hukuman pengadilan karena terbukti bersalah hingga dipecat.

Namun setelah itu Presiden Prabowo membatalkan pemecatan dua guru tersebut dan menandatangani surat rehabilitasi keduanya.

Setelah itu Faisal Tanjung justru merasa disalahkan terkait persoalan yang sempat menyeret dua guru ke dalam proses hukum.

Kini Faisal angkat bicara soal perkara tersebut dan menolak untuk disalahkan. Menurut dia, pelaporan yang dia jalankan sudah benar.

Oleh karena itu, Faisal menolak jadi kambing hitam.

Ia pun membeberkan alasan di balik laporan terhadap dua guru di Kabupaten Luwu Utara terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Dikuti dari TribunJatim.com, kasus ini bermula dari polemik dana komite di SMAN 1 Luwu Utara.

Saat itu, pihak sekolah meminta sumbangan sukarela sebesar Rp20 ribu per bulan dari orang tua siswa untuk membantu pembayaran insentif guru honorer.

Salah satu LSM melaporkan adanya dugaan pungli dalam pengelolaan dana komite tersebut.

Laporan tersebut membuat mantan Kepala SMAN 1 Luwu Utara, Rasnal, dan Bendahara Komite, Abdul Muis, ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya sempat menjalani masa tahanan di Rutan Masamba dan menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Keputusan pemberhentian tersebut memicu reaksi keras dari kalangan guru.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Luwu Utara menggelar unjuk rasa menuntut keadilan bagi kedua rekan mereka yang dianggap telah menjadi korban kebijakan tidak proporsional.

Pada Rabu (12/11/2025), Abdul Muis dan Rasnal bersama perwakilan dari PGRI Luwu Utara mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulsel.