Tribun Lampung Utara

Dissos Lampura: Pembagian Beras Rastra Tidak Boleh Dibagi Rata

Beras Sejahtera (Rastra) yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat(RTSPM) tidak diperbolehkan dibagi rata.

Dissos Lampura: Pembagian Beras Rastra Tidak Boleh Dibagi Rata
beras rastra 

”Kalau jumlah titik e-warung di Lampura sebanyak 148 titik. E-warung dikelola KUBE BPNT, yang beranggotakan 10 orang. Ini merupakan konsep pemberdayaan yang kita lakukan,”imbuhnya.

Dia juga menyebutkan pembentukan KUBE BPNT, menjadi tanggungjawab TKSK yang telah ditunjuk sebagai pendamping bantuan sosial pangan berkelanjutan tersebut.

”Ini sesuai dengan Pedum(Petunjuk Umum) pelaksanaan BPNT,”kata dia. Erwin menegaskan, kepada jajaran TKSK dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus mengacu pada pedum yang sudah diberikan oleh kementerian sosial(Kemensos) RI, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian bantuan pangan ke masyarakat.

”Jangan keluar dari Pedum yang sudah ada, laksanakan tugas sebaik-baiknya. Ini program nasional, jadi tolong harus kita sukseskan di daerah. Harus tepat sasaran seperti harapan bapak bupati yang disampaikannya dalam setiap kesempatan,”pungkasnya.

Pencipta Lagu Goyang Nasi Padang Ditangkap Polisi, Ada Orang Kepercayaan Yanto Sari

Jumlah keluarga penerima manfaat, di kabupaten Lampung Utara sebanyak 61.743 kepala keluarga. Dengan masing-masing keluarga menerima10 kilogram beras per bulannya.

Namun, program rastra ini, akan disalurkan Sampai bulan April, di bulan Mei bantuan akan diganti bantuan pangan non tunai, bentuknya menggunakan uang yang berjumlah Rp 110 ribu yang ditukar beras dan atau telur.

Mereka akan menukarkan barang itu di Kelompok Usaha Bersama berupa E Warung yang sudah ditentukan.

"Saat ini lagi persiapan program BPNT," ujarnya.

Sementara camat Abung Tengah, Mulyadi Tohir mengatakan berdasarkan regulasi, rastra tidak boleh di bagi rata. Namun, apabila hendak dibagi rata, tentunya itu keputusan dari penerima manfaat.

Jika para penerima manfaat menyetujui untuk dibagi rata. Pihak Kades, Camat maupun TKSK tidak boleh mencampuri urusan tersebut.‎

Halaman
123
Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved