Dugaan Korupsi Disdik Pesbar

Disuruh Bupati Lelang Ulang, Kadisdik Pesisir Barat Ogah Teken Kontrak Pengadaan

Hapzi selaku pejabat pembuat komitmen PPK) sekaligus kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat tak mau meneken surat perjanjian (kontrak).

Disuruh Bupati Lelang Ulang, Kadisdik Pesisir Barat Ogah Teken Kontrak Pengadaan
Tribun Lampung/Hanif
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat nonaktif Hapzi (kanan) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/1/2020). Hapzi didakwa menyelewengkan dana pengadaan mebel SD dan SMP sebesar Rp 643 juta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hapzi selaku pejabat pembuat komitmen PPK) sekaligus kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat tak mau meneken surat perjanjian (kontrak) pengadaan.

Hal ini terungkap dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/1/2020).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Irawan menuturkan, di tengah perjalanan lelang tender pengadaan laptop dan mebel SD serta SMP, terjadi perubahan pejabat pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Kata JPU, hal ini berdasarkan SK Bupati Pesisir Barat Nomor B/140/KPTS/III.13/HKPSB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B.900/10/KPTS/III.13/2016 yang mana terdakwa Hapzi menggantikan pejabat sebelumnya.

"Kemudian terhadap hasil pelelangan pengadaan SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP tersebut, terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK tidak mau menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ) dan tidak mau menandatangani surat perjanjian (kontrak) pengadaan mebel SMP dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat 2016," tuturnya.

BREAKING NEWS Korupsi Mebel Rp 643 Juta, Kadisdik Pesisir Barat Disidang

Lobi Pejabat Pesisir Barat, Evan Mardiansyah Amankan Pengadaan Mebel di Disdik

Kronologi Plt Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi Diduga Diancam Oknum PNS

Kronologi Kecelakaan Maut di Jalinsum yang Tewaskan Mahasiswa asal Bakauheni

Mengetahui hal tersebut, Evan Mardiansyah menemui terdakwa di Restoran Garuda Bandar Lampung untuk menanyakan alasannya ogah menerbitkan SPPBJ dan menandatangani kontrak.

"Saat itu terdakwa menjelaskan alasan tidak mau menandatangani kontrak adalah adanya surat perintah dari bupati Pesisir Barat untuk menghentikan sementara semua proses lelang pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Pesisir Barat karena lelangnya tidak sah sehingga harus dilelang ulang," tutupnya.

Sudah 'Diamankan'

Kegiatan pengadaan fasilitas SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sudah 'diamankan' oleh Evan Mardiansyah.

Hal ini terungkap dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas pendidikan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/1/2020).

Halaman
123
Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved